Banjarbaru, pojokindonesia.com – Kabupaten Barito Kuala kembali menunjukkan bahwa komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar wacana. Lewat penandatanganan Komitmen Bersama Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) bersama BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dan DPRD Barito Kuala, Bupati H. Bahrul Ilmi menegaskan langkah konkret pemerintah daerah dalam membenahi tata kelola keuangan.
Acara yang berlangsung di Aula Kantor BPK Kalsel, Kamis (25/9), menjadi simbol kuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam membangun kepercayaan publik melalui pengelolaan anggaran yang akuntabel.
Namun, yang paling mencuri perhatian bukan hanya penandatanganannya, melainkan capaian riil Kabupaten Barito Kuala dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. Berdasarkan data Semester I Tahun 2025, Barito Kuala berhasil menyelesaikan 96,79% rekomendasi BPK, menempatkannya di posisi kedua tertinggi di Kalimantan Selatan.
“Ini bukan soal pencapaian angka semata, tapi bukti bahwa pemerintah daerah benar-benar menjalankan fungsinya dengan bertanggung jawab,” ungkap Bupati Bahrul Ilmi usai penandatanganan.
Komitmen bersama ini memiliki makna lebih dari sekadar seremoni. Ia merupakan wujud penguatan integritas, sekaligus dorongan agar rekomendasi BPK tidak berhenti di atas kertas, tapi ditindaklanjuti secara terukur dan berkelanjutan.
Kerja sama dengan DPRD dan BPK menjadi kunci utama, mengingat peran pengawasan yang semakin kuat di era keterbukaan informasi. Sinergi ini diharapkan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih bersih, responsif, dan kredibel di mata masyarakat.
Prestasi Barito Kuala dalam hal TLRHP dinilai sebagai langkah strategis untuk membangun kepercayaan masyarakat. Di tengah tuntutan publik atas transparansi penggunaan anggaran, keberhasilan ini menjadi indikator bahwa Pemkab Barito Kuala tidak tinggal diam terhadap hasil evaluasi dan rekomendasi lembaga pengawas keuangan.
Dengan angka pencapaian hampir menyentuh 100 persen, Barito Kuala menunjukkan bahwa keberpihakan pada akuntabilitas bukan hanya slogan, melainkan bagian dari budaya kerja pemerintahan yang terus dikembangkan.
ahim
