PENAJAM, pojokindonesia.com – Pelantikan 696 aparatur baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bukan sekadar seremoni pengangkatan. Bupati PPU, Mudyat Noor, menegaskan momentum tersebut menjadi langkah awal memperkuat kapasitas birokrasi dalam menghadapi perubahan besar sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dari total pegawai yang dilantik di Gedung Anden Oko, Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kamis (22/5/2025), sebanyak 525 orang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 171 lainnya merupakan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
“Pelantikan ini bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari pengabdian. ASN dan PPPK harus menjadi pelayan publik yang profesional, berintegritas, dan berdedikasi,” ujar Mudyat Noor dalam arahannya.
Menurutnya, tantangan birokrasi di PPU kini tidak hanya sekadar menjalankan tugas administratif, melainkan memastikan pelayanan publik mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.
“Transformasi pelayanan publik sudah menjadi keniscayaan. PPU harus tampil siap dan tangguh sebagai daerah penyangga IKN,” tegasnya.
Mudyat juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi dan keterbukaan terhadap inovasi di lingkungan kerja. Ia mengingatkan agar para ASN baru tidak terjebak pada pola lama yang hanya menunggu instruksi, melainkan proaktif menciptakan perubahan.
“Jangan berhenti belajar. Dunia kerja sekarang menuntut adaptasi cepat, terutama di era digital. ASN PPU harus menjadi motor penggerak perubahan itu,” katanya.
Selain kepada ASN baru, Mudyat turut menyoroti peran pimpinan perangkat daerah agar mampu menjadi pembina dan teladan di lingkungan kerja. Ia meminta setiap atasan langsung membangun atmosfer kerja yang sehat, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil.
“Lingkungan kerja yang kondusif akan melahirkan ASN yang bersemangat dan produktif,” tutupnya.
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkab PPU memperkuat sumber daya manusia aparatur untuk menjawab tantangan pembangunan dan pelayanan publik di masa transisi menuju kawasan penyangga IKN. (RAH/ADV).
