PENAJAM, pojokindonesia.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) mulai bergerak cepat mengamankan dukungan pusat untuk percepatan pembangunan infrastruktur strategis.
Bupati PPU, Mudyat Noor, bertemu langsung dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodoa, di Jakarta, Kamis (15/5/2025).
Pertemuan itu menjadi langkah penting dalam memastikan PPU tidak hanya menjadi penyangga, tetapi juga bagian aktif dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Mudyat menegaskan, daerahnya perlu tumbuh sejajar dengan IKN agar manfaat pembangunan nasional benar-benar dirasakan masyarakat PPU.
“Sebagai wilayah penyangga utama, PPU tidak boleh tertinggal. Kami datang langsung untuk memastikan proyek strategis daerah masuk ke agenda nasional,” ucap Mudyat usai pertemuan.
Salah satu fokus utama yang disampaikan adalah pembangunan Jembatan Sungai Riko. Infrastruktur tersebut akan menghubungkan Kelurahan Gresik, Buluminung, dan Pantai Lango — tiga wilayah yang selama ini bergantung pada jalur laut atau darat dengan waktu tempuh mencapai dua jam.
“Kalau jembatan ini terealisasi, waktu tempuh bisa dipangkas menjadi sekitar 20–30 menit. Dampaknya bukan hanya efisiensi transportasi, tapi juga peningkatan ekonomi pesisir dan layanan publik,” jelasnya.
Selain konektivitas, Pemkab PPU juga menyoroti isu lingkungan dan ketahanan air. Ia mengajukan rencana pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di kawasan TPA Buluminung, yang nantinya akan menjadi pusat pengelolaan limbah modern dan berkelanjutan.
“Sudah saatnya pengelolaan sampah di PPU naik kelas. TPST ini akan jadi tonggak baru agar kita tidak hanya mengandalkan pembuangan, tapi juga pemrosesan dan daur ulang,” bebernya.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan Bendungan Lawe-Lawe dan Bendung Gerak Sungai Telake, dua proyek sumber daya air yang dinilai vital bagi ketahanan pangan, irigasi pertanian, serta penyediaan air bersih di PPU.
Pembangunan infrastruktur tersebut, menurut dia, bukan hanya soal fisik, tetapi tentang memastikan keseimbangan pertumbuhan antara PPU dan kawasan IKN.
“Daerah ini tidak bisa hanya menjadi penonton. Kami ingin PPU tumbuh beriringan dengan IKN, agar manfaatnya dirasakan langsung masyarakat,” tegasnya.
Pertemuan dengan Menteri PUPR itu menjadi bagian dari program 100 hari kerja Bupati Mudyat Noor. Ia menyebut seluruh usulan mendapat sambutan positif dari kementerian.
“Alhamdulillah, Pak Menteri merespons baik semua yang kita sampaikan. Ini menjadi sinyal kuat bahwa PPU akan mendapatkan perhatian khusus dalam agenda pembangunan nasional,” pungkasnya. (RAH/ADV)
