Jakarta — Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai telah membangun fondasi ekonomi syariah yang kuat secara konseptual. Namun, sejumlah tantangan implementasi masih perlu segera dibenahi agar Indonesia dapat menjadi pusat ekonomi syariah dunia.
Penilaian tersebut disampaikan oleh Dr. Handi Risza Idris, Wakil Rektor Universitas Paramadina sekaligus Peneliti Center of Sharia Economics Development (CSED) INDEF, dalam diskusi daring bertajuk Evaluasi Ekonomi Syariah di 1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Selasa (15/10/2025).
“Integrasi ekonomi syariah sudah terlihat dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029, termasuk pembentukan Kementerian Haji dan Umrah serta BPJPH yang kini berada langsung di bawah Presiden. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi banyak tantangan,” ujar Handi.
Menurut dia, dua program prioritas nasional, yaitu Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), belum secara eksplisit mengadopsi prinsip halal maupun sertifikasi. Padahal, hal tersebut seharusnya menjadi standar wajib dalam membangun rantai nilai halal yang terintegrasi.
Handi menyebutkan, untuk mengoptimalkan peluang industri halal global yang diperkirakan mencapai 3,36 triliun dollar AS pada 2028, Indonesia perlu mengembangkan strategi industrialisasi yang lebih agresif. Beberapa rekomendasi strategis antara lain penetapan industri halal sebagai program strategis nasional, pengembangan Kawasan Industri Halal (KIH), adopsi penuh prinsip halal value chain dalam program nasional, serta penyusunan omnibus law ekonomi syariah.
Tantangan Perbankan Syariah
Dalam kesempatan yang sama, Prof. Nur Hidayah, Kepala CSED INDEF, mengungkapkan bahwa sektor perbankan syariah mengalami pertumbuhan pembiayaan sebesar 8,13 persen secara tahunan (YoY), melampaui pertumbuhan konvensional.
Pertumbuhan ini didorong oleh sejumlah kebijakan strategis, antara lain penempatan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun di Himbara, pendirian Bank Syariah Nasional (BSN) sebagai jangkar kedua (second anchor), serta peluncuran Bullion Bank.
Namun demikian, menurut Nur, tantangan struktural masih cukup besar. Pangsa pasar perbankan syariah masih stagnan di 7,7 persen. Transformasi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menjadi Badan Ekonomi Syariah pun belum terealisasi. Koordinasi kelembagaan juga dinilai masih lemah.
Untuk 2026, Nur merekomendasikan percepatan pembentukan badan tunggal penggerak ekonomi syariah, transparansi dalam penyaluran dana Rp 200 triliun, serta optimalisasi peran BSN bagi UMKM halal. Selain itu, inovasi instrumen ZISWAF, seperti SRIA dan CWLD, perlu dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif.
Inklusi Keuangan Masih Rendah
Sementara itu, Prof. Dr. Murniati Mukhlisin, peneliti CSED INDEF, menekankan pentingnya membangun ekonomi syariah dari tingkat rumah tangga. Rendahnya literasi keuangan syariah (43,42 persen) serta kesenjangan digital disebut menjadi hambatan utama dalam mendorong inklusi.
Ia juga menyoroti adanya tumpang tindih kebijakan akibat fragmentasi kelembagaan antara KNEKS, BPJPH, dan kementerian terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Untuk mendorong kontribusi ekosistem halal yang ditaksir mencapai Rp 9.827 triliun terhadap PDB, diperlukan tata kelola yang terintegrasi, penguatan National Halal Data Dashboard, serta sinergi pembiayaan yang tepat sasaran, khususnya bagi UMKM dan keluarga,” kata Murniati.
