Banjarmasin, pojokindonesia.com – Peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus berjalan sesuai regulasi dan komitmen bersama, karena itu, semua Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) harus berperan aktif dalam memperkuat pendapatan daerah dan mengoptimalkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, HM Alpiya Rakhman SE MM mengatakan hal itu kepada pers usai Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Kamis (23/10/2025), di Gedung B Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel.
Rapat ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya pada Senin (20/10), dan menjadi momentum penting dalam memastikan penyusunan APBD 2026 berjalan sesuai arah kebijakan pembangunan daerah.
“Fokus utama rapat kali ini adalah membahas secara mendalam prioritas anggaran, alokasi belanja, serta strategi peningkatan pendapatan daerah,” sebut Alpiya.
Menurutnya, DPRD Kalsel kembali melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Dr (HC) H Supian HK SH MH dengan dihadiri oleh anggota Banggar, pejabat Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kalsel Supian HK menegaskan, kebijakan anggaran harus berpihak kepada kepentingan publik dan berorientasi pada hasil nyata.
“Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBD benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Anggaran harus efektif, efisien, dan tepat sasaran untuk mendukung kesejahteraan rakyat serta pembangunan daerah,” tegasnya.
Alpiya menambahkan akan pentingnya konsistensi seluruh SOPD dalam menyusun dan melaksanakan program berdasarkan ketentuan dan kewenangan yang berlaku.
Rapat juga membahas dan menyoroti potensi pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, serta pendapatan asli daerah (PAD) lainnya.
Banggar menelaah alokasi anggaran untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program penanggulangan kemiskinan.
Dengan pembahasan ini, lanjut Alpiya, Banggar DPRD Kalsel menegaskan komitmennya bersama pemerintah provinsi untuk mewujudkan APBD 2026 yang transparans, akuntabel, dan berpihak pada rakyat.
“Dari situ kita berharap akan mampu memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Selatan serta menjawab tantangan fiskal di tahun mendatang,” harapnya.
Dengan sinergi antara legislatif dan eksekutif, dia yakin penyusunan APBD 2026 akan menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalsel. (Kha)
