Berita

KAKI-Kalsel Desak PN Banjarmasin Cabut Status Tahanan Rumah Terdakwa Kasus Penipuan Batubara

×

KAKI-Kalsel Desak PN Banjarmasin Cabut Status Tahanan Rumah Terdakwa Kasus Penipuan Batubara

Share this article
KAKI-Kalsel Desak PN Banjarmasin Cabut Status Tahanan Rumah Terdakwa Kasus Penipuan Batubara

Banjarmasin, pojokindonesia.com – Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Aktivis Anti Korupsi dan Kriminalitas Kalimantan Selatan (KAKI-Kalsel) menyampaikan aspirasi melalui aksi damai di depan Kantor Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, Senin (27/10/2025).

Dalam aksi tersebut, massa mendesak Majelis Hakim PN Banjarmasin agar menganulir status tahanan rumah terhadap terdakwa kasus penipuan batubara atas nama Richard Arif Muliadi, dan meminta agar yang bersangkutan dipindahkan menjadi tahanan rutan di Banjarmasin.

Ketua KAKI-Kalsel, Akhmad Husaini, S.H., M.A., menjelaskan bahwa keputusan majelis hakim pada 14 Oktober 2025 yang menetapkan terdakwa sebagai tahanan rumah di Jalan Pangeran Hidayatullah, Komplek Lestari, Banua Anyar, Banjarmasin Timur, dinilai tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

“Dari bukti dan fakta yang kami temukan, termasuk dokumen serta manifest penerbangan, terdakwa tidak pernah menempati rumah yang dijadikan lokasi tahanan rumah. Hal ini jelas mencederai rasa keadilan dan melemahkan penegakan hukum,” tegas Akhmad Husaini saat orasi di depan PN Banjarmasin.

Menurutnya, rumah yang ditetapkan sebagai lokasi tahanan merupakan milik seorang advokat bernama Erna, S.H., M.H., namun sejak penetapan tahanan rumah tersebut, terdakwa tidak pernah berada di lokasi yang ditentukan.

Dalam pernyataannya, KAKI-Kalsel menyampaikan tiga tuntutan utama:

  1. Meminta Majelis Hakim PN Banjarmasin segera mencabut status tahanan rumah dan memindahkan terdakwa Richard Arif Muliadi ke Rutan Banjarmasin, karena terbukti mengabaikan ketetapan hukum.

  2. Mendesak Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar memperketat pengawasan terhadap terdakwa dan menuntut hukuman maksimal, mengingat kasus ini merugikan hingga Rp7 miliar.

  3. Menegaskan bahwa hukum harus menjadi panglima, tanpa pandang bulu dalam setiap proses penegakan keadilan.

Aksi berjalan tertib dan mendapat pengamanan dari aparat kepolisian. KAKI-Kalsel berharap majelis hakim segera meninjau ulang keputusan tersebut demi menjaga marwah Pengadilan Negeri Banjarmasin dan menegakkan asas keadilan yang transparan dan tegas.

Fad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *