Marabahan, pojokindonesia.com — Pemerintah Kabupaten Barito Kuala memperkuat implementasi sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui sosialisasi regulasi terbaru yang digelar oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Aula Bahalap, Senin (3/11).
Sosialisasi ini menekankan penerapan PP Nomor 28 Tahun 2025 serta Permen Investasi/BKPM Nomor 5 Tahun 2025 sebagai landasan utama sistem Online Single Submission (OSS), yang bertujuan menyederhanakan perizinan dan mendorong pertumbuhan investasi daerah.
Wakil Bupati Barito Kuala, Herman Susilo, saat membuka kegiatan menegaskan pentingnya konsolidasi lintas perangkat daerah agar pelayanan perizinan semakin cepat, transparan, dan berorientasi pada peningkatan iklim usaha.
“Regulasi baru ini menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola perizinan yang efisien dan terpercaya. Sinergi seluruh SKPD mutlak agar pelayanan publik benar-benar hadir untuk mempermudah masyarakat dan pelaku usaha,” ujarnya.
Kegiatan ini diikuti 16 SKPD teknis yang berkaitan dengan pelayanan perizinan serta menghadirkan narasumber Helpdesk OSS DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan, Adam Indra Wijaya, yang menjelaskan teknis layanan perizinan berbasis risiko dan penerapan OSS di daerah.
Kepala DPMPTSP Barito Kuala, Eko Purnama Sakti, menyampaikan bahwa pemahaman menyeluruh terhadap regulasi ini wajib dimiliki seluruh instansi pelayanan, terutama terkait mekanisme fiktif positif dan kewajiban layanan melalui sistem daring.
“PP 28/2025 menjadi satu-satunya rujukan layanan perizinan di Indonesia. Karena itu, kami bersama SKPD teknis harus mampu menerapkan aturan ini secara tepat agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” jelas Eko.
Ia menambahkan bahwa OSS kini menyediakan fleksibilitas bagi pelaku usaha untuk mengurus izin kapan saja dan dari mana saja, selama tersedia akses internet.
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dalam pelayanan publik serta memperkuat daya tarik investasi. Implementasi perizinan berbasis risiko diharapkan menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kemudahan berusaha dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
ahim
