KUALA KAPUAS, pojokindonesia.com – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kapuas, Berinto, menegaskan bahwa transparansi dan efisiensi harus menjadi pijakan utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD pada Senin (24/11), saat penyampaian laporan hasil pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Berinto menyampaikan bahwa pembahasan RAPBD 2026 telah melalui proses pendalaman dan penyesuaian secara ketat untuk memastikan setiap anggaran yang disusun benar-benar dibutuhkan masyarakat dan tidak menimbulkan potensi pemborosan fiskal.
“Banggar telah bekerja secara cermat. Fokus kita memastikan APBD 2026 berpihak pada pelayanan publik dan pembangunan daerah, bukan belanja yang tidak tepat sasaran,” tegasnya.
Dalam laporannya, ia menyoroti sejumlah poin penting yang menjadi prioritas penyempurnaan anggaran, antara lain penyesuaian honorarium RT/RW, penambahan anggaran Rp500 juta untuk mendukung pelaku UMKM, serta pergeseran belanja antarpos untuk menjaga keseimbangan struktur APBD.
Berinto menilai bahwa langkah penyesuaian ini bukan hanya untuk memperkuat sektor ekonomi kerakyatan, tetapi juga memastikan bahwa penganggaran dilakukan secara efisien dan terukur. “RT/RW adalah ujung tombak pelayanan masyarakat, sementara UMKM merupakan penopang ekonomi lokal. Anggaran harus mendukung keduanya secara optimal,” jelasnya.
Dalam pemaparan keuangan, Berinto mengungkapkan struktur RAPBD 2026 hasil pembahasan Banggar–TAPD, yakni pendapatan daerah sebesar Rp2,024 triliun, belanja daerah Rp2,572 triliun, defisit Rp547,4 miliar, dan pembiayaan netto Rp547,4 miliar yang membuat APBD tetap dalam kondisi seimbang.
Ia menegaskan bahwa keseimbangan tersebut hanya tercapai berkat kehati-hatian dalam menyusun belanja dan pembiayaan. “Dengan struktur ini, APBD tetap sehat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Berinto berharap RAPBD 2026 dapat menjadi instrumen pembangunan yang efektif, sekaligus memastikan perangkat daerah melaksanakan anggaran secara disiplin dan transparan.
“APBD bukan hanya dokumen anggaran, tapi amanah rakyat. Kami berharap seluruhnya dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Kapuas,” tandasnya.
uhkps
