KUALA KAPUAS, pojokindonesia.com – Kekhawatiran akan terhambatnya pelayanan publik di sejumlah perangkat daerah mendorong Komisi I DPRD Kabupaten Kapuas mengambil langkah cepat dalam menyikapi belum jelasnya regulasi PPPK Paruh Waktu bagi tenaga kontrak non-database BKN. Ketua Komisi I, Sera Sintanola, memimpin langsung Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Senin (24/11) bersama BKPSDM Kapuas dan Aliansi Honorer Non-Database.
Ketiadaan regulasi dari Kementerian PAN-RB membuat puluhan tenaga kontrak non-database belum dapat diakomodasi dalam formasi PPPK Paruh Waktu. Kondisi ini dikhawatirkan berimbas pada terganggunya fungsi pelayanan dasar di berbagai perangkat daerah.
“Kami ingin memastikan tidak ada tenaga kontrak yang terlantar karena kekosongan aturan. Ini bukan hanya soal status mereka, tetapi juga menyangkut kelancaran pelayanan kepada masyarakat,” tegas Sera Sintanola.
Melalui RDP tersebut, Komisi I DPRD Kapuas merumuskan lima langkah strategis untuk mencegah risiko kekurangan tenaga pada pelayanan publik:
-
BKPSDM diminta berkoordinasi dengan Bupati guna memastikan kebijakan khusus bagi tenaga kontrak non-database serta mengusulkan pengangkatan PPPK Paruh Waktu ke Kemenpan-RB.
-
Setiap perangkat daerah diwajibkan menganggarkan gaji tenaga kontrak yang belum masuk formasi PPPK Paruh Waktu dalam DPA masing-masing.
-
Penyedia jasa outsourcing/PJLP harus memprioritaskan tenaga kontrak non-database untuk mengisi kebutuhan di perangkat daerah.
-
BKPSDM diminta menyusun regulasi mekanisme pengangkatan melalui outsourcing/PJLP agar pelaksanaannya memiliki dasar hukum yang jelas.
-
Komisi I bersama BKPSDM dan perwakilan aliansi honorer akan berkonsultasi langsung ke Kemenpan-RB dalam waktu dekat.
Sera menegaskan, langkah koordinatif ini penting untuk memastikan keberlanjutan kerja para tenaga kontrak yang selama ini menjadi tulang punggung operasional di sejumlah sektor layanan.
“Pelayanan publik tidak boleh terganggu hanya karena aturan pusat belum turun. Kami siap mengawal hingga tingkat kementerian untuk memberikan kepastian bagi mereka,” ujar Lola, sapaan akrabnya.
Komisi I berharap pemerintah pusat segera mengeluarkan regulasi agar para tenaga kontrak non-database di Kapuas memperoleh kejelasan status, penghasilan, dan jaminan keberlanjutan kerja. uhkps
