KUALA KAPUAS, pojokindonesia.com – Upaya memperkuat kelembagaan masyarakat menjadi perhatian utama dalam musyawarah pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan pemilihan pengurus Forum Komunikasi RT/RW di Kelurahan Selat Utara. Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Thosibae Limin menilai, keberadaan lembaga yang solid dan transparan akan menentukan kualitas pembangunan di tingkat kelurahan, Senin (24/12/2025).
Menurutnya, tantangan pembangunan saat ini tidak hanya soal anggaran dan program pemerintah, tetapi juga kesiapan lembaga masyarakat dalam memastikan perencanaan dan pengawasan berjalan efektif. Karena itu, ia menekankan bahwa LPMK yang terbentuk harus benar-benar berfungsi sebagai motor pemberdayaan masyarakat.
“LPMK bukan sekadar struktur organisasi, tetapi penggerak utama dalam menyusun program pembangunan berbasis kebutuhan warga,” ujar Thosibae.
Ia menambahkan, Forum Komunikasi RT/RW juga memegang peran strategis dalam menjaga ketertiban lingkungan, memperkuat koordinasi antarwarga, hingga merespons cepat berbagai persoalan sosial. Menurutnya, forum tersebut adalah garda terdepan pelayanan publik di tingkat lingkungan.
“RT/RW harus mampu menjadi penghubung yang responsif dan komunikatif. Di tingkat inilah berbagai masalah warga muncul dan harus segera diatasi,” jelasnya.
Thosibae menilai, kolaborasi antara pemerintah kelurahan, LPMK, dan RT/RW akan menentukan arah pembangunan Selat Utara. Ketika semua unsur bergerak selaras, kata dia, pembangunan akan lebih cepat dan tepat sasaran.
Ia juga mengapresiasi tingginya partisipasi warga dalam musyawarah tersebut. Keterlibatan masyarakat disebut sebagai indikator meningkatnya kesadaran warga untuk terlibat dalam pengambilan keputusan publik.
“Partisipasi masyarakat adalah modal sosial paling penting. Tanpa dukungan dan kontrol warga, pembangunan akan kehilangan arah,” ujarnya.
Thosibae berharap musyawarah ini melahirkan kepengurusan yang kredibel dan berintegritas, sehingga mampu mengemban kepercayaan masyarakat. Ia memastikan akan terus mendampingi dan mengawal kebutuhan warga agar terealisasi dalam kebijakan pembangunan daerah. uhkps
