Kapuas, pojokindonesia.com – DPRD Kabupaten Kapuas menggelar Rapat Paripurna ke-9 Tahun Sidang 2025 dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar), pendapat akhir fraksi-fraksi, serta penetapan dan penandatanganan kesepakatan RAPBD Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kapuas dan dihadiri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, unsur Forkopimda, para asisten, kepala SOPD, serta undangan lainnya.
Ketua DPRD Kapuas Ardiansah memimpin langsung jalannya rapat, didampingi Wakil Ketua I Yohanes dan Wakil Ketua II Berintho, bersama seluruh anggota dewan. Ardiansah menyebutkan bahwa rapat ini merupakan bagian penting dari tahapan penyusunan RAPBD 2026 sesuai jadwal Badan Musyawarah.
“Agenda hari ini mencakup laporan hasil pembahasan Banggar, pendapat akhir fraksi-fraksi, serta penandatanganan kesepakatan RAPBD 2026 bersama pemerintah daerah,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua II Berintho membacakan laporan Banggar sekaligus menyampaikan aspirasi warga Desa Masupa Ria yang meminta pembangunan akses jalan menuju kecamatan. Ia menilai kebutuhan tersebut mendesak, mengingat desa itu merupakan wilayah paling terpencil dan tidak memiliki akses jalan karena berada di sekitar kawasan hutan lindung.
Brinto menyarankan agar pemerintah mengkaji opsi pembangunan jalan dengan mengacu pada contoh di Kalimantan Selatan, di mana pembangunan akses transportasi tetap dapat dilakukan pada wilayah serupa. “Ini harus menjadi perhatian bersama. Ada contoh konkret di Kalsel bahwa kawasan hutan lindung tetap bisa memiliki akses jalan yang menghubungkan antarkabupaten hingga ibu kota provinsi,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Kapuas H. M. Wiyatno dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada DPRD dan Banggar atas disepakatinya RAPBD 2026. Ia merinci total APBD 2026 sebesar Rp2,574 triliun, dengan pendapatan daerah ditargetkan Rp2,024 triliun. Belanja daerah dialokasikan sebesar Rp2,574 triliun. Untuk pembiayaan, pendapatan ditargetkan Rp550 miliar dan pengeluaran sebesar Rp2,6 miliar, sehingga pembiayaan netto mencapai Rp547,4 miliar.
Bupati berharap struktur APBD 2026 dapat mendukung peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat Kapuas. Terkait usulan pembangunan akses ke Desa Masupa Ria, ia meminta seluruh pemangku kepentingan segera berkoordinasi untuk menyusun formulasi yang tepat sesuai ketentuan kawasan hutan lindung.
“Semua pihak terkait perlu bersama-sama merumuskan langkah yang memungkinkan, sebagaimana disampaikan Wakil Ketua II tadi,” tutupnya.
uhkps
