KUALA KAPUAS, pojokindonesia.com – Keterbatasan layanan dasar di Desa Saka Binjai kembali mencuat dalam dialog masyarakat dengan Anggota DPRD Kabupaten Kapuas, Sera Sintanola. Warga menilai kesenjangan pembangunan antara desa terpencil dan wilayah pusat kecamatan masih cukup lebar, sehingga membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah, Jumat (21/12/2025).
Salah satu persoalan utama yang disampaikan adalah kondisi jalan poros yang menghubungkan RT 1, RT 2, dan RT 4. Jalan yang rusak dan kerap digenangi air disebut menjadi simbol lambatnya pembangunan infrastruktur dasar di desa-desa pelosok. Mobilitas warga terganggu, baik untuk mengangkut hasil panen maupun mengakses layanan pendidikan.
“Sebagian besar aktivitas ekonomi terhambat karena kondisi jalan belum layak,” ujar Lola, sapaan akrab Sera Sintanola, yang menerima langsung aspirasi warga.
Tak hanya jalan, keterbatasan fasilitas tenaga kesehatan juga menjadi sorotan. Warga mengusulkan pembangunan 10 unit rumah dinas bagi petugas medis di UPTD Puskesmas Palangkau. Selama ini, tenaga kesehatan harus mencari tempat tinggal seadanya, sehingga kenyamanan dan efektivitas pelayanan menjadi kurang optimal.
Di bidang keagamaan, masyarakat turut meminta bantuan untuk pembangunan dan rehabilitasi Masjid Al-Hidayah. Fasilitas ibadah yang layak dianggap dapat memperkuat aktivitas sosial dan spiritual warga, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota.
Lola menilai, beragam aspirasi itu menunjukkan bahwa layanan dasar di wilayah terpencil masih memiliki banyak pekerjaan rumah. Ia menegaskan bahwa pemerataan pembangunan harus menjadi agenda prioritas pemerintah.
“Kalau desa tertinggal dari sisi infrastruktur dan pelayanan publik, maka daerah secara keseluruhan tidak akan berkembang,” ujarnya.
Menurut Lola, perbaikan jalan, ketersediaan rumah dinas tenaga kesehatan, dan fasilitas rumah ibadah bukan hanya pelengkap, tetapi kebutuhan mendasar yang langsung berdampak pada kualitas hidup masyarakat.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk terus turun ke lapangan mendengar aspirasi warga. Melalui komunikasi langsung, kata dia, perencanaan anggaran pembangunan akan lebih tepat sasaran.
“Ketika akses membaik, pelayanan kesehatan mendukung, dan aktivitas keagamaan berjalan layak, maka ketimpangan antarwilayah dapat ditekan,” tegasnya.
