KUALA KAPUAS, pojokindonesia.com – Anggota DPRD Kapuas H Didi Hartoyo menilai bahwa peningkatan kualitas birokrasi tidak bisa hanya mengandalkan program penilaian atau penghargaan semata. Ia menegaskan perlunya perubahan budaya kerja aparatur secara menyeluruh agar pelayanan publik benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, Senin (17/11/2025).
Menurut Didi, program Penilaian PNS Berprestasi yang kini tengah berjalan merupakan langkah positif. Namun, esensi utama reformasi birokrasi adalah membentuk aparatur yang disiplin, profesional, dan memiliki integritas tinggi. “Penghargaan itu hanya bonus. Yang paling penting adalah kesadaran ASN untuk bekerja dengan profesional demi pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan pelayanan publik yang cepat dan tepat hanya bisa tercapai jika setiap aparatur memiliki etos kerja yang kuat. Komitmen tersebut, katanya, harus muncul dari dalam diri ASN, bukan lantaran insentif atau penilaian kinerja semata.
Selaras dengan itu, Pemerintah Kabupaten Kapuas terus memperkuat sistem pembinaan aparatur melalui pelatihan, pengembangan kompetensi, dan evaluasi berbasis kinerja. Program Penilaian PNS Berprestasi disebut menjadi salah satu instrumen untuk memotret kualitas kerja birokrasi sekaligus membangun budaya persaingan sehat di internal pemerintahan.
Meski begitu, Didi mengingatkan bahwa proses penilaian harus berjalan objektif dan transparan agar benar-benar menjadi motivasi bagi ASN yang bekerja penuh dedikasi. “Jika mekanismenya adil, maka ASN yang berkinerja baik akan merasa dihargai, dan yang lain pun akan terpacu untuk meningkatkan kemampuan,” jelasnya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa profesionalisme ASN kini dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan transformasi layanan pemerintah. Pemanfaatan digitalisasi dan pelatihan berkelanjutan dianggap menjadi kunci birokrasi modern.
Didi juga menyoroti peran penting pimpinan perangkat daerah sebagai motor penggerak budaya kerja positif. Menurutnya, seorang pemimpin yang memberi teladan disiplin, integritas, dan inovasi akan lebih mudah menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan bertanggung jawab.
Dengan penguatan budaya kerja yang baik, ia meyakini pelayanan publik di Kapuas akan semakin efektif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. “Perubahan birokrasi harus dimulai dari pola pikir dan budaya kerja ASN. Jika itu dibangun, maka reformasi pelayanan publik akan berjalan dengan sendirinya,” tegas Didi. uhkps
