Banjarmasin, pojokindonesia.com– Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskopumker) Kota Banjarmasin, Dr Machli Riyadi menegaskan arah kebijakan strategis pasca pelantikan dirinya dengan memprioritaskan tiga sektor utama, yakni penguatan Koperasi Merah Putih (KMP), pengembangan UMKM, serta penurunan angka pengangguran di Kota Banjarmasin.
Hal tersebut dia sampaikan dalam wawancara eksklusif bersama tim Humas Diskominfotik Kota Banjarmasin di ruang kerjanya, Rabu (1/4/2026).
Menurut mantan Kadiskes ini, Diskopumker memiliki peran strategis karena mengampu program dari tiga kementerian sekaligus, yakni Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, dan Kementerian Ketenagakerjaan.
“Program yang dijalankan harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat sekaligus mendukung visi misi Wali Kota Banjarmasin dalam mewujudkan Banjarmasin Maju Sejahtera,” ujarnya.
Machli menegaskan, penguatan Koperasi Merah Putih menjadi prioritas utama dengan target operasional paling lambat tahun 2027. Program ini merupakan bagian dari strategi nasional dalam memperkuat ekonomi berbasis masyarakat.
Konsep ini sejalan dengan pemikiran Bapak Koperasi Indonesia, Drs Mohammad Hatta, yang menempatkan koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan.
Saat ini, sebanyak 52 Koperasi Merah Putih telah terbentuk di 52 kelurahan di Kota Banjarmasin sebagai fondasi awal pengembangan ekonomi berbasis komunitas.
Untuk percepatan implementasi, dua kelurahan ditetapkan sebagai model representatif, yakni Kelurahan Pemurus Luar dan Kelurahan Tanjung Pagar.
“Ini akan menjadi contoh nyata koperasi ideal yang bisa direplikasi di kelurahan lain,” jelasnya.
Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan, di antaranya keterbatasan lahan, kapasitas SDM pengurus, serta akses permodalan.
Sebagai langkah konkret, Diskopumker akan menggelar pelatihan manajemen, keuangan, tata kelola, dan entrepreneurship pada 7–8 April 2026.
Di sektor UMKM, Machli menegaskan bahwa penguatan usaha mikro dan kecil menjadi fokus utama karena mendominasi struktur ekonomi daerah.
Berdasarkan data, jumlah usaha mikro dan kecil (NIB DPMPTSP) ada 62.872 unit; sedangkan jumlah usaha mikro (NIB DPMPTSP) ada 59.531 unit. Jadi t-otal seluruh usaha (berdasarkan NIB, termasuk usaha besar) sebanyak 80.858 unit.
Sementara hasil pendataan usaha mikro oleh bidang ada:27.371 unit.
Data tersebut menunjukka, sektor usaha mikro memiliki peran sangat dominan dalam menggerakkan ekonomi Kota Banjarmasin.
“Kami ingin pelaku UMKM benar-benar merasakan kehadiran pemerintah, baik melalui pendampingan, akses permodalan, maupun pembukaan pasar,” tegasnya.
Selain itu, Diskopumker juga mendorong pola kemitraan dan konsinyasi antara koperasi dan pelaku usaha, sehingga memperkuat rantai distribusi tanpa harus terbebani modal besar di awal.
Di sektor ketenagakerjaan, Machli menyoroti tingginya angka pengangguran di Banjarmasin yang mencapai 6,49 persen, lebih tinggi dari angka nasional sekitar 4,1 persen.
Berdasarkan data BPS Kota Banjarmasin, jumlah pencari kerja saat ini mencapai 21.220 orang.
Untuk menekan angka tersebut, Diskopumker akan:
-Memperkuat peran Balai Latihan Kerja (BLK) berbasis kebutuhan industri
-Mendorong penciptaan lapangan kerja baru
-Menjalin kerja sama dengan perusahaan untuk rekrutmen massal pasca-Lebaran
“Kita tidak hanya mendorong masyarakat mencari kerja, tetapi juga menciptakan peluang kerja baru,” tegasnya.
Diskopumker juga memberi perhatian pada perlindungan tenaga kerja, termasuk:
-Penanganan PHK sepihak
-Upah di bawah standar
-Pemenuhan hak-hak pekerja
Selain itu, peluang investasi juga dibuka melalui koperasi berbadan hukum, dengan prioritas investor lokal di tingkat kelurahan.
“Koperasi bisa menjadi wadah investasi yang aman dan produktif sekaligus menggerakkan ekonomi lokal,” jelasnya.
Dengan total 512 koperasi aktif di berbagai sektor, Diskopumker menargetkan tiga capaian utama:
1.Koperasi yang maju
2.Anggota yang sejahtera
3.Penurunan angka penganggur.
