ALALAK, pojokindonesia.com – Bupati Barito Kuala H. Bahrul Ilmi menghadiri sekaligus memberikan arahan pada acara Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Barito Kuala masa bakti 2026–2031.
Kegiatan yang dirangkaikan dengan Musyawarah Kabupaten tersebut berlangsung di Aula Pawon Tlogo, Kamis (7/5/2026).
Acara diawali dengan pembacaan Surat Keputusan DPP APINDO Kalimantan Selatan Nomor 02/SK/DPP-KS/V/2026 tentang struktur komposisi dan personalia DPK APINDO Barito Kuala.
Pengukuhan dilakukan langsung Ketua DPP APINDO Kalimantan Selatan Winardi Sethiono yang ditandai dengan pengambilan janji pengurus serta penyerahan bendera pataka organisasi.
Sebagai bentuk legitimasi organisasi, dilakukan penandatanganan berita acara pengukuhan oleh Ketua DPP APINDO Kalsel yang disaksikan langsung oleh Bupati Barito Kuala H. Bahrul Ilmi selaku saksi sekaligus Dewan Penasehat organisasi.
Adapun susunan pimpinan harian DPK APINDO Barito Kuala periode 2026–2031 yakni Noor Ifansyah sebagai Ketua, Aji Yudhya Nur sebagai Wakil Ketua, Yogi Adiakma sebagai Sekretaris, dan Erik Surya Putra sebagai Bendahara.
Ketua DPK APINDO Barito Kuala terpilih, Noor Ifansyah, mengatakan APINDO berkomitmen menjadi wadah pendampingan usaha sekaligus mitra pemerintah daerah dalam mendorong transformasi ekonomi.
“Kehadiran APINDO di Barito Kuala diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah, terutama dalam menyikapi kendala kebijakan dan hukum yang berdampak pada iklim investasi,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPP APINDO Kalimantan Selatan Winardi Sethiono menekankan pentingnya pengurus baru untuk adaptif dan inovatif menghadapi dinamika ekonomi global yang terus berubah.
Menurutnya, organisasi pengusaha harus mampu menghadirkan solusi dan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah guna menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif di daerah.
Melalui kepengurusan baru tersebut, APINDO Barito Kuala diharapkan mampu berkontribusi dalam memperkuat dunia usaha, membuka lapangan kerja, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
