Kapuas, Pojokindonesia.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Halaman Kantor Bupati Kapuas, Rabu (3/6/2026).
Upacara dipimpin langsung oleh Bupati Kapuas H. M. Wiyatno, S.P., sebagai Inspektur Upacara. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Kapuas Dodo, S.P., M.S., Sekretaris Daerah Kapuas Dr. Usis I. Sangkai, S.Hut., M.Si., Wakil Ketua II DPRD Kapuas Brinto, S.H., M.H., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Kementerian Agama Kapuas, para asisten, staf ahli, organisasi kemasyarakatan, serta undangan lainnya.
Peserta upacara terdiri dari personel TNI, Polri, Satpol PP, Damkar, ASN, pelajar, hingga mahasiswa.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kapuas membacakan amanat Presiden Republik Indonesia yang menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk merefleksikan sekaligus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia”, Presiden menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Pancasila disebut sebagai pedoman moral bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan global, termasuk disrupsi teknologi dan dinamika geopolitik.
“Indonesia memiliki tanggung jawab untuk berperan aktif dalam mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini diwujudkan melalui diplomasi bebas aktif, partisipasi dalam pasukan perdamaian PBB, mediasi konflik, serta dukungan terhadap keadilan bagi bangsa-bangsa yang masih tertindas,” ujar Wiyatno saat membacakan amanat Presiden.
Dalam pidato tersebut juga ditekankan bahwa kemajuan ekonomi dan teknologi harus tetap berlandaskan nilai-nilai moral Pancasila. Generasi muda diajak menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar simbol maupun hafalan.
Selain itu, para menteri dan kepala daerah diingatkan agar setiap kebijakan publik berpihak pada keadilan sosial, melindungi hak-hak masyarakat, serta tidak meninggalkan kelompok yang rentan. Seluruh elemen bangsa juga diajak untuk melawan intoleransi dan radikalisme yang dapat mengancam persatuan nasional.
Pidato Presiden ditutup dengan ajakan untuk terus memperkuat komitmen kebangsaan, menjaga persatuan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta menghidupkan Pancasila dalam setiap aspek kehidupan demi mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan berdaya saing di tingkat global. uhkps












