Pakar Hukum Usulkan Yusril Ihza Mahendra Jadi Wapres, Tekankan Representasi Luar Jawa
Langsa, pojokindonesia.com –
Guru Besar Hukum Pidana Islam IAIN Langsa, Prof Dr Drs Muzakkir Samidan SH MH MPd, mendesak Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan tokoh dari luar Jawa sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Ia menilai kehadiran figur seperti Yusril Ihza Mahendra akan memperkuat harmonisasi kebangsaan dan mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika di tengah dominasi nama-nama kandidat asal Pulau Jawa.
Muzakkir menyoroti dinamika politik pasca-kekosongan jabatan Wakil Presiden yang kini menjadi sorotan intensif partai politik pendukung pemerintah.
Menurutnya, meskipun nama-nama seperti Puan Maharani (PDI-P), Agus Harimurti Yudhoyono (Demokrat), dan Muhaimin Iskandar (PKB) menguat, keterwakilan daerah di luar Jawa tidak boleh terabaikan dalam konfigurasi kepemimpinan nasional.
“Sebaiknya Presiden Prabowo membuka ruang bagi kader berkapasitas dari luar Jawa. Tokoh seperti Prof Yusril Ihza Mahendra memiliki integritas, pengalaman nasional-internasional, dan kedekatan personal yang ideal untuk mendampingi Presiden,” tegas Ketua Umum Majelis Pimpinan Wilayah HISSI Provinsi Aceh itu, Kamis (30/10/2026).
Muzakkir menilai kombinasi Prabowo-Yusril akan menampilkan keserasian dan kekuatan bangsa yang utuh. Ia menekankan bahwa keputusan akhir penetapan dua nama Cawapres yang akan diajukan ke MPR RI pada 2 Desember 2026 harus mempertimbangkan keseimbangan geografis agar tidak menimbulkan kesan sentralisme kekuasaan.
“Yusril telah lama menjadi sahabat dan mitra strategis Presiden Prabowo. Keserasian keduanya sudah teruji dalam berbagai suasana politik. Saya berharap semua partai membaca kebutuhan bangsa ini secara cermat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Muzakkir mengingatkan bahwa proses negosiasi antarpartai harus berjalan transparan. Ia berharap perdebatan publik mengenai siapa yang paling layak mendampingi Presiden dapat berfokus pada kapabilitas dan kontribusi nyata bagi stabilitas pemerintahan hingga tahun 2029, bukan sekadar manuver politik sesaat. (r/kha)
