Korupsi Bisa Disepakati sebagai Sesuatu yang Bermanfaat bagi Seluruh Rakyat?
Langsa, pojokindonesia.com –
Guru Besar Hukum Pidana Islam IAIN Langsa, Prof Dr Muzakkir Samidan SH MH MPd melontarkan kritik tajam terhadap gejala normalisasi korupsi di Indonesia. Dia mempertanyakan, apakah masyarakat dan elit bangsa menganggap korupsi sebagai sesuatu yang bermanfaat? Jika iya, ia menyarankan bangsa Indonesia melegalkan korupsi sebagai jalur bisnis.
Muzakkir, yang juga Ketua Umum Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI) Provinsi Aceh, menyampaikan pernyataan provokatif ini menanggapi fenomena korupsi yang kian terbuka dan berbagai lapisan masyarakat turut menikmatinya.
“Dalam sistem demokrasi, kebenaran sering kali lahir dari kesepakatan atau kompromi bersama. Seluruh rakyat Indonesia perlu menyatakan secara jujur: apakah korupsi bisa mereka sepakati sebagai hal yang berguna? Jika ya, maka korupsi bukan lagi kesalahan, melainkan jalan bisnis yang legal,” ujar Muzakkir.
Muzakkir menyoroti ironi penanganan korupsi saat ini. Menurutnya, masyarakat justru menganggap lumrah penangkapan pelaku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Kejaksaan, maupun Polri.
Mantan fungsionaris DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) ini juga melihat para pelaku tidak merasa bersalah. Bahkan, publikasi kasus korupsi sering kali menjadikan tersangka tenar dan sebagian kalangan bahkan menganggapnya “pahlawan”.
“Masyarakat tetap menghormati para koruptor yang telah menjalani hukuman dan tidak mengucilkan mereka. Ini menunjukkan bahwa secara budaya, kita mungkin sudah menerima korupsi,” tambahnya.
Ia menekankan agar seluruh elemen bangsa merumuskan konsensus nasional yang jelas terkait sikap terhadap korupsi. Bangsa Indonesia harus memilih antara memberantasnya hingga tuntas habis atau menerimanya sebagai bagian dari budaya hidup.
“Kita merasa naif jika mencermati korupsi hanya dari aspek moral tanpa melihat realitas budaya. Jika bangsa ini sudah mencapai konsensus bawah sadar untuk menerima korupsi, maka kita harus berani mengakuinya. Namun, jika tidak, semua elemen bangsa harus menentukan sikap untuk menghentikannya secara total,” tegas Muzakkir yang juga mantan Ketua Pimpinann Pusat Himpunan Mahasiswa Alwashliyah (Himmah) itu. (mun)
