MARABAHAN, pojokindonesia.com – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tengah membahas skema pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) yang iurannya ditanggung pemerintah daerah pada 2026.
Pembahasan tersebut dilakukan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala, Selamat Riyanto, bersama BPJS Kesehatan, Rabu (16/9/2026). Fokus utama koordinasi adalah memastikan keberlanjutan kepesertaan masyarakat yang selama ini iurannya dibayarkan Pemkab Barito Kuala.
Selamat Riyanto mengatakan, penyesuaian anggaran dan kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah daerah menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan alokasi pembayaran iuran BPJS Kesehatan.
“Karena anggaran Pemda terbatas dan saat ini kita melakukan efisiensi, maka ada potensi pengurangan iuran BPJS yang dibayar oleh pemerintah daerah,” ujar Selamat.
Menurutnya, BPJS Kesehatan telah mengajukan audiensi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas keberlanjutan pembayaran iuran tersebut. Langkah ini dilakukan agar masyarakat yang selama ini mendapatkan jaminan melalui skema pembiayaan pemerintah daerah tetap dapat mengakses layanan kesehatan.
Selamat menegaskan, Pemkab Barito Kuala masih mengkaji penggunaan anggaran untuk memastikan pelayanan kesehatan masyarakat tidak terganggu.
“Ini sedang kita diskusikan dan kita atur penggunaan anggarannya supaya pelayanan publik kepada masyarakat, khususnya mereka yang sakit, tetap bisa kita layani,” katanya.
Ia menyebutkan, keputusan mengenai pembayaran iuran JKN tersebut masih dalam pembahasan. Pemkab akan mempertimbangkan kebutuhan biaya BPJS Kesehatan yang menjadi tanggungan pemerintah daerah sebelum menentukan langkah selanjutnya.
“Insyaallah dalam waktu dekat akan ada keputusan, apakah anggarannya tetap dikurangi atau ditunda terlebih dahulu. Keputusan itu masih kami bahas dengan memperhitungkan kebutuhan biaya BPJS yang ditanggung pemerintah daerah,” tambahnya.
Koordinasi antara Pemkab Barito Kuala dan BPJS Kesehatan tersebut diharapkan menghasilkan solusi yang dapat menjaga keberlangsungan kepesertaan JKN PBPU yang ditanggung pemerintah daerah.
Dengan demikian, masyarakat yang menjadi tanggungan Pemkab Barito Kuala tetap memiliki akses terhadap layanan kesehatan tanpa terganggu oleh penyesuaian anggaran daerah.
Ahim
