Banjarmasin,pojokindonesia.com – Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel),menyusun program kerja masa bakti 2026-2031 dalam Rapat kerja,Sabtu (24/10/2026) sekaligus mempersiapkan pelaksanaan Festival Olahraga Masyarakat Provinsi (Forprov) KORMI 2027 dan Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) IX Tahun 2027.
Menurut H. M. Syarifuddin Ketua KORMI Kalsel,rapat kerja merupakan tindak lanjut dari amanat saat pelantikan pengurus. Melalui forum ini, KORMI Kalsel ingin menyusun program yang selaras dengan kebijakan pemerintah daerah dan KORMI nasional.
“Hari ini kita menyelesaikan program kerja ke depan, bagaimana KORMI bisa bersinergi dengan program-program provinsi maupun KORMI nasional,” ujarnya.
Karena itu, program kerja yang disusun diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyelenggaraan kegiatan, tetapi juga memperkuat pembinaan olahraga masyarakat secara berkelanjutan.
Persiapan Forprov KORMI di Kabupaten Tapin, lanjutnya, menjadi salah satu agenda penting yang dibahas. Selain itu, KORMI Kalsel juga mulai mempersiapkan diri menghadapi Fornas IX agar kontingen Banua mampu berpartisipasi secara maksimal.
Sementara itu, Gubernur Kalsel H. Muhidin melalui Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalsel, Febriadin Hafiz, menegaskan olahraga masyarakat memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah.
“Oahraga masyarakat bukan sekadar hiburan, melainkan sarana untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, bugar, produktif, sekaligus menjaga kebersamaan dan melestarikan budaya Banua. Ketika masyarakat bergerak, sesungguhnya pembangunan sedang berlangsung,” demikian pesan Gubernur yang disampaikan Febriadin.
Namun, ia mengingatkan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini menghadapi tantangan akibat penyesuaian transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja, termasuk dukungan anggaran bagi organisasi olahraga.
Mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, penganggaran harus berbasis kinerja. Dukungan kepada organisasi, termasuk melalui hibah, perlu disusun secara spesifik, terukur, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Ini bukan berarti perhatian pemerintah kepada olahraga masyarakat berkurang. Justru di tengah keterbatasan, kita harus memastikan setiap rupiah memberi manfaat yang nyata dan terukur bagi masyarakat,” pesannya.
Karena itu, KORMI Kalsel diminta memperkuat tata kelola organisasi, mulai dari perencanaan program, pengelolaan anggaran, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.
Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi antara tiga pilar pembangunan olahraga di Kalsel, yakni KONI yang berfokus pada olahraga prestasi, KORMI pada partisipasi dan rekreasi masyarakat, serta NPCI pada olahraga disabilitas.
KORMI diharapkan mampu memperluas partisipasi olahraga hingga ke seluruh kabupaten/kota, dengan menjangkau berbagai kelompok masyarakat, mulai anak-anak, pemuda, perempuan, lanjut usia, hingga penyandang disabilitas.
Selain mengandalkan dukungan pemerintah daerah, KORMI juga didorong membangun kemitraan dengan dunia usaha, komunitas, dan berbagai pihak untuk memperkuat pendanaan serta memperluas jangkauan kegiatan olahraga masyarakat.
