Kemendagri Dorong Banjarmasin dan Sragen Adaptasi Inovasi Smart City Berbasis Masalah Riil
Bogor, pojokindonesia.com –
Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri menggelar diseminasi Hasil Kajian Inovasi Tematik Smart City 2026 di Padjajaran Suite Resort & Convention Hotel, Bogor, pada 23-24 Oktober 2026.
Kegiatan ini merumuskan solusi berbasis inovasi bagi Kota Banjarmasin dan Kabupaten Sragen melalui metode matching analysis terhadap praktik terbaik Kabupaten Banyuwangi dan Kota Bandung.
Pelaksana Tugas Kepala BSKDN, Raden Gani Muhamad, menegaskan bahwa kajian ini bukan sekadar studi teknologi, melainkan analisis strategis untuk menjawab masalah mendasar masyarakat. Ia menekankan bahwa inovasi daerah dalam RPJMN 2025–2029 harus bergeser dari pembangunan aplikasi semata menjadi instrumen peningkatan kinerja pemerintahan, layanan publik, dan daya saing daerah.
“Filosofi inovasi adalah proses kreatif yang menghasilkan nilai tambah, bukan hanya meluncurkan produk modern. Kita harus mereplikasi pembelajaran dari daerah rujukan secara cermat agar sesuai karakteristik fiskal, struktur sosial, dan kebutuhan riil warga di Sragen maupun Banjarmasin,” ujar Gani.
Meskipun kedua daerah mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 5,6% pada 2025, tantangan spesifik masih menghantui. Tingkat kemiskinan di Sragen masih mencapai 11,22%, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Banjarmasin tercatat 6,49%. Oleh karena itu, adaptasi inovasi wajib disertai sinergi kuat antara pelatihan, lapangan usaha, dan kebijakan sosial.
Direktur LAIP Kemkomdigi, Aris Kurniawan, menambahkan bahwa penataan pelayanan publik kota cerdas kini beralih dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Pemerintah Digital (PEMDI). Pendekatan ini mengintegrasikan ekosistem pusat data nasional dengan konsep Pusat Data Hijau berbasis energi terbarukan guna memaksimalkan dampak lingkungan sekaligus transformasi digital.
Ahli Ikatan Pusat Data Hijau Indonesia (IPUSTAH-ID), Said Madrus, menyoroti pentingnya manajemen energi dalam pengembangan teknologi digital. Ia mengingatkan bahwa konservasi energi sesuai regulasi Kementerian ESDM dan Kemenkeu harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah sebagai bagian integral dari infrastruktur digital berkelanjutan.
Dalam sesi diskusi, Kabupaten Banyuwangi mempresentasikan keberhasilan program Smartkampung dan Banyuwangi One.id yang telah dirasakan langsung dampaknya oleh warga. Sementara itu, Kota Bandung memperkenalkan Bandung Super Maps (BSM) Pro berbasis geospasial. Platform ini menarik perhatian Pemko Banjarmasin karena terbukti mengakomodasi kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput secara efektif. (mcb/kha)
