KUALA KAPUAS, pojokindonesia.com — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kapuas menggelar aksi unjuk rasa damai, Senin (1/9/2025), di depan kantor DPRD Kabupaten Kapuas. Dalam aksinya, mereka menyampaikan 16 poin tuntutan kepada pemerintah pusat, DPR RI, serta DPRD setempat.
Aksi ini merupakan bentuk respons atas berbagai kebijakan nasional dan daerah yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Dalam pernyataan sikapnya, aliansi menyoroti isu-isu strategis, mulai dari perundang-undangan, ketenagakerjaan, perpajakan, hingga pelayanan publik di daerah.
Salah satu tuntutan utama adalah mendesak DPR RI agar segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Mereka juga menolak pembahasan RUU Ketenagakerjaan yang dilakukan tanpa evaluasi mendalam terhadap dampak Omnibus Law. Selain itu, mereka meminta revisi terhadap RUU Pemilu agar pelaksanaan Pemilu 2029 lebih demokratis dan representatif.
Di sektor legislatif, aliansi mendesak adanya reformasi menyeluruh terhadap DPR RI, termasuk perampingan jumlah anggota, serta pemangkasan anggaran yang dinilai tidak relevan dengan kesejahteraan rakyat.
“Kami menolak segala bentuk kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR, baik secara langsung maupun terselubung,” ujar salah satu orator dalam aksi tersebut.
Mereka juga menyoroti berbagai privileg anggota DPR seperti pembebasan pajak penghasilan (PPh 21) yang dibebankan kepada APBN, fasilitas pengawalan khusus, transportasi dinas, dan tunjangan pensiun seumur hidup. Menurut mereka, hal ini semakin memperlebar kesenjangan antara rakyat dan wakilnya di parlemen.
Sebagai gantinya, mereka menuntut pemerintah untuk memberikan penghargaan dan penghasilan layak bagi guru di seluruh Indonesia, yang dinilai lebih pantas disebut sebagai pahlawan bangsa.
Dalam sektor ketenagakerjaan, aliansi menolak sistem outsourcing, menolak upah murah, dan meminta pemerintah menaikkan Upah Minimum Tahun 2026 sebesar 8,3 hingga 11 persen. Mereka juga mengusulkan pembentukan Satgas PHK untuk mencegah pemutusan hubungan kerja secara sewenang-wenang.
Sementara di sektor perpajakan, mereka mendorong dilakukannya reformasi pajak perburuhan, seperti menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 7,5 juta per bulan, serta menghapus pajak atas pesangon, THR, Jaminan Hari Tua, dan menghapus diskriminasi pajak terhadap perempuan menikah.
Dalam konteks lokal, aliansi meminta pemerintah pusat untuk segera menetapkan wilayah Tekomi RI R2, R3, dan R4 sebagai Pusat Informasi Kawasan (PIK), terutama untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Kapuas.
Mereka juga mengkritisi kualitas layanan PDAM Kapuas, yang dinilai belum optimal. Pemerintah daerah diminta melakukan evaluasi distribusi air bersih dan memastikan bantuan sosial disalurkan tepat sasaran.
Tak hanya itu, aliansi juga mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Simpang Adipura dan Hutan Kota di Kapuas.
Aliansi menilai DPRD Kabupaten Kapuas belum sepenuhnya menjalankan fungsinya secara aspiratif dan transparan. Mereka menuntut agar setiap kebijakan dan peraturan daerah yang dibuat berpihak pada kepentingan rakyat, bukan untuk kelompok atau golongan tertentu.
“Seluruh produk legislasi daerah harus mengedepankan aspirasi masyarakat dan pembangunan daerah, bukan kepentingan pribadi atau elit politik,” tegas koordinator aksi.
Aksi yang berlangsung damai tersebut mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak DPRD Kabupaten Kapuas maupun pemerintah daerah terkait tuntutan yang disampaikan aliansi. uhkps
