Berita

Bangunan Toko yang Berlokasi di Jalan Ayani Eks Terminal Kembali ke Aset Daerah Setelah Masa HGB nya Sudah Habis

×

Bangunan Toko yang Berlokasi di Jalan Ayani Eks Terminal Kembali ke Aset Daerah Setelah Masa HGB nya Sudah Habis

Share this article
Bangunan Toko yang Berlokasi di Jalan Ayani Eks Terminal Kembali ke Aset Daerah Setelah Masa HGB nya Sudah Habis

KAPUAS, pojokindonesia.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas bersama Kejaksaan Negeri Kapuas mengambil langkah strategis dalam pengamanan aset daerah dengan melakukan pengambilalihan dan pemasangan patok pada aset milik Pemkab Kapuas yang terletak di Jalan S. Parman (eks Terminal). Aset tersebut berupa bangunan dengan luas 1.128 meter persegi yang saat ini menjadi deretan pertokoan belasan pintu dan sebelumnya dikelola oleh pihak ketiga.

Langkah ini merupakan implementasi dari Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding) antara Pemkab Kapuas melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dengan Kejaksaan Negeri Kapuas, yang ditandatangani dalam rangka perlindungan, pengamanan, dan penyelamatan aset daerah. Kegiatan berlangsung pada Jumat (18/07/2025).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Romulus, S.H., M.H., Kepala BKAD Marlina Kasyfieati didampingi Kabid Aset Eko Tejono, serta perwakilan Kejari Kapuas H.R.E. Sianturi.

“Pemasangan patok ini bukan sekadar penanda fisik, tetapi merupakan simbol penguatan legalitas atas kepemilikan aset daerah serta langkah preventif terhadap potensi sengketa atau penyalahgunaan aset di kemudian hari,” ujar Romulus dalam sambutannya.

Ia menambahkan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata dari praktik tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance), serta diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masa mendatang.

“Kita harap kegiatan seperti ini menjadi contoh bagi upaya penyelamatan dan perlindungan aset negara di daerah. Kepastian hukum dan administrasi adalah fondasi penting untuk memaksimalkan potensi PAD Kapuas,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BKAD Kapuas Hj. Marlina Kasyfieati menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program penertiban aset yang dikawal bersama Kejari Kapuas melalui pendampingan hukum.

“Kami berterima kasih kepada Kejari Kapuas atas dukungannya dalam proses hukum dan penguatan kepemilikan aset daerah. Ini langkah penting untuk memastikan aset yang dikuasai Pemda dapat dimanfaatkan secara produktif untuk mendukung pembangunan,” jelas Marlina.

Perwakilan Kejari Kapuas, H.R.E. Sianturi, menegaskan komitmen kejaksaan dalam mendukung pemerintah daerah, khususnya dalam aspek penyelamatan aset.

“Kami akan terus memberikan pendampingan hukum guna memastikan aset negara tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak, serta dapat digunakan optimal untuk kepentingan masyarakat,” ujar Sianturi.

Sebagai catatan penting, pemerintah mengingatkan bahwa aset daerah yang dimanfaatkan sebagai tempat usaha atau pertokoan memiliki batas waktu pemanfaatan melalui skema Hak Guna Bangunan (HGB). Dalam praktiknya, sering kali terjadi pengalihan HGB tanpa sepengetahuan pemerintah, yang berpotensi menimbulkan sengketa atau tumpang tindih kepemilikan. Pemkab Kapuas menegaskan bahwa langkah pengambilalihan ini sesuai hukum dan hak yang dimiliki pemerintah atas aset tersebut.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak sembarangan melakukan transaksi atas aset pemerintah tanpa berkoordinasi, karena tindakan tersebut dapat merugikan pihak lain dan memicu permasalahan hukum,” tutup Romulus.

uhkps

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *