Bantuan Mentan untuk Rekontruksi Kerusakan Sawah dan Perkebunan Jadi Polemik
LANGSA, pojokindonesia.com
Dana bantuan untuk merehabilitasi sawah dan perkebunan akibat bencana banjir di Aceh menuai polemik.
Pasalnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman tidak menjelaskan secara transparans, bagaimana dan siapa pengelola dana sebesar Rp2,5 triliun yang untuk rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian dan perkebunan tersebut.
Guru Besar Hukum Pidana Islam IAIN Langsa, Aceh, Prof Dr Drs Muzakkir Samidan SH MH MPd mengungkapkan hal itu melalui rilisnya kepada pojokindonesia.com, Sabtu (22/8/2026)
Menurut Muzakkir, akibat penyampaian yang tidak jelas dari Mentan Amran Sulaiman dalam petemuan di Jakarta 5 Agustus 2026 itu, sampai saat ini masyarakat masih mempertanyakan hal tersebut kepada Pemerintah Aceh.
“Bantuan belum masyarakat terima sedikit jua pun, walau Pemerintah Aceh sudah berulang kali menjelaskan bahwa pengelolaan dana tersebut tidak melalui Pemerintah setempat, dan tidak juga melalui pemerintah kabupaten/ kota, melainkan oleh Mentan sendiri melalui satker dari Kementerian Pertanian,” jelasnya.
<span;>Dia katakan, polemik masih terjadi dan bahkan mengarah pada ketidak percayaan kepada Pemerintah Aceh.
Prof Muzakkir Samidan lantas menyarankan, pihak Mentan hendaknya melalukan survei ke lapangan, karena sampai saat ini berdasarkan kenyataan yang dia lihat dalam perjalanan dari Aceh Tamiang ke Banda Aceh, bahwa pemandangan yang dia temui dan lihat mulai Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Utara, sampai Pidie Jaya, hampir semua sawah dan kebun masyarakat tidak tersentuh perbaikan sesuai kenyataan yang Mentan Amran Sulaiman gulirkan.
“Bahkan di beberapa tempat, sawah benar-benar rusak dan tidak bisa masyarakat pakai. Ini sudah berlangsung selama enam bulan. Sampai kapan masyarakat menunggu?” tanya Muzakkir yang asli putra Aceh itu.
Jadi, sambungnya, bila pernyataan Amran Sulaiman benar, maka hendaknya segera cek ke lapangan, jangan hanya bicara lewat media di Jakarta.
“Saya tahu Mentan Amran Sulaiman orangnya tegas dan tanpa kompromi, oleh karena itu, agar semua realisasi dana untuk petanian menjadi jelas, dan Bapak Amran Sulaiman bisa mengambil tindakan tegas kepada semua yang terlibat,” ujar Muzakkir.
Dia lantas mengajak, mari cek langsung ke lapangan terhadap semua daerah yang terdampak di Aceh, di mana sebenarnya bantuan itu. Ini perlu ada penjelasan secara terbuka oleh Kementan.
“Itu semua, agar polemik yang ada bisa selesai dan Pemerintah bisa kembali mendapat kepercayaan dari masyarakat,” pungkas Prof Muzakkir Samidan. (kha)
