Oleh: Daffa Ibrahim *)
Pagi itu, Anang Fadhilah duduk di sudut sebuah ruang kecil di Kota Banjarmasin, dikelilingi tumpukan laporan pelatihan jurnalisme dan catatan evaluasi program media. Di balik meja kerjanya yang sederhana, ada idealisme besar yang ia perjuangkan: menghadirkan jurnalisme yang berpihak pada perdamaian.
Sebagai Ketua Serikat Media Siber Indonesia Kalimantan Selatan, Anang telah lebih dari satu dekade mengadvokasi pentingnya pendekatan jurnalisme damai di tengah media Indonesia yang kian riuh, gaduh, dan sering kali tajam menusuk luka lama masyarakat.
“Media kita masih terjebak pada logika konflik. Mereka senang memberitakan keributan, tapi jarang menyusuri sebab dan cara penyelesaiannya,” ujarnya sambil memutar kliping berita kekerasan bernuansa agama di Poso dan Ambon.
Ketika Media Memilih Diam
Indonesia tidak kekurangan peristiwa yang menuntut keberpihakan media pada perdamaian. Dari kerusuhan di Maluku, konflik berkepanjangan di Papua, hingga polarisasi sosial-politik pasca-Pemilu, media menjadi saksi sekaligus—sering tanpa sadar—aktor dalam eskalasi atau redanya konflik.
Namun, narasi yang dibangun media sering kali hanya berhenti pada permukaan: jumlah korban, kronologi kejadian, atau komentar elite politik. Jarang sekali media menggali lebih dalam, mendengar suara para korban, menelusuri akar sejarah, atau memberi panggung kepada upaya-upaya kecil yang menjahit kembali jalinan sosial yang koyak.
Tempo pernah menurunkan laporan khusus tentang para ibu di Poso yang, secara diam-diam, menjadi juru damai di pasar, masjid, dan gereja. Namun cerita seperti ini kalah oleh gemuruh berita yang lebih bombastis: baku tembak, penangkapan terduga teroris, atau politisi yang saling serang di layar kaca.
Padahal, menurut teori Johan Galtung—pelopor jurnalisme perdamaian—media seharusnya tidak hanya menjadi cermin kekerasan, tetapi juga cermin harapan. Media harus memecah kebekuan konflik dengan empati, bukan memperkuat sekat dengan tudingan.
Menyuarakan yang Tak Bersuara
Dalam sebuah laporan mendalam di Project Multatuli, seorang jurnalis menuliskan kisah pilu seorang perempuan Papua yang kehilangan suaminya akibat operasi militer, dan bagaimana ia membesarkan anak-anaknya sambil menanam kopi di lereng gunung.
Kisah itu sunyi—jauh dari lampu sorot politik nasional. Namun ia memberi napas pada statistik yang kerap dingin. Di situlah kekuatan jurnalisme damai: menyuarakan mereka yang tidak pernah diberi mikrofon.
Menurut Nicko, jurnalis nusantara.co yang sering meliput isu-isu lintas agama, tantangan terbesar jurnalisme damai adalah keberanian untuk meliput “sisi yang tidak laku”. Media daring saat ini terjebak pada algoritma klik dan judul-judul provokatif. “Cerita soal damai, dialog, atau rekonsiliasi, sering kali dianggap tidak menjual,” ujarnya.
Pelatihan Damai, Tantangan Nyata
Meski pendekatan ini mulai diperkenalkan sejak awal 2000-an oleh lembaga internasional dan kelompok masyarakat sipil, jurnalisme perdamaian masih menjadi barang langka dalam redaksi. Banyak jurnalis muda yang bahkan tidak tahu bahwa ada pendekatan jurnalistik semacam itu.
SMSI, PWI, AJI, dan beberapa lembaga donor seperti Internews dan UNESCO telah menyelenggarakan pelatihan jurnalisme damai di berbagai daerah—terutama di wilayah pasca-konflik seperti Aceh, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tengah. Materinya meliputi etika peliputan konflik, teknik wawancara korban trauma, hingga bagaimana menulis berita tanpa menyudutkan identitas tertentu.
Namun, hasil pelatihan itu sering kandas saat jurnalis kembali ke ruang redaksi yang lebih mementingkan kecepatan daripada kedalaman, atau rating daripada empati.
Ketika Politik dan Modal Menentukan Arah Redaksi
Di ruang-ruang redaksi media besar, kebebasan jurnalis untuk menulis secara mendalam soal rekonsiliasi atau keadilan transisional sering kali terbentur pada dua tembok besar: kepentingan pemilik media dan kepentingan politik.
Media di Indonesia masih didominasi oleh konglomerasi bisnis yang berjejaring dengan kekuasaan. Liputan-liputan yang menyangkut pelanggaran HAM oleh aparat, konflik lahan yang melibatkan perusahaan besar, atau diskriminasi terhadap kelompok minoritas sering kali dipangkas, ditunda, atau tidak diterbitkan sama sekali.
“Kadang bukan karena wartawannya tak mau menulis, tapi karena editornya sudah bilang, ‘topik ini sensitif, jangan diangkat dulu’,” kata seorang jurnalis senior dari media nasional yang tak ingin disebutkan namanya.
Harapan Itu Masih ada
Namun di tengah segala keterbatasan itu, secercah harapan tetap menyala. Liputan-liputan naratif yang mendalam—yang menceritakan bagaimana warga dari dua agama berbeda bekerja sama membangun jembatan, atau bagaimana mantan pelaku konflik bertobat dan menjadi relawan perdamaian—masih muncul, meskipun perlahan.
Beberapa media kampus, komunitas jurnalis lokal, dan inisiatif warga mulai membangun portal berita yang lebih humanis, etis, dan berpihak pada masyarakat.
Di Poso, misalnya, komunitas jurnalis muda membentuk media lokal berbasis warga yang khusus meliput isu toleransi dan perdamaian antarumat beragama. Di Aceh, bekas jurnalis perang kini mendirikan pelatihan jurnalistik untuk generasi muda agar tidak lagi memandang konflik sebagai komoditas berita.
Menutup Luka, Bukan Menyebar Garam
Indonesia adalah negeri yang dibangun di atas keragaman, luka sejarah, dan semangat rekonsiliasi. Media punya peran penting bukan sekadar untuk memberitakan apa yang terjadi, tetapi juga mengarahkan kemana kita ingin pergi sebagai bangsa.
Dalam dunia yang dipenuhi algoritma, buzzer, dan hoaks, jurnalisme perdamaian adalah napas panjang yang mengingatkan kita pada nilai dasar jurnalisme itu sendiri: menyuarakan yang lemah, menegakkan keadilan, dan merawat kemanusiaan.
Ahmad Junaidi kembali menutup map pelatihan yang sudah ia gunakan selama bertahun-tahun. Ia tahu perjuangannya belum selesai. Tapi baginya, setiap berita yang menolak menyudutkan, setiap narasi yang mengangkat sisi manusiawi korban, adalah satu batu bata dalam bangunan damai yang ingin ia lihat di negeri ini.
“Kalau bukan kita yang menulis damai, siapa lagi?”
*) wartawan pojokindonesia.com
