Banjarmasin, pojokindonesia.com– Pemko Banjarmasin memperkuat kapasitas pengelolaan komunikasi publik melalui forum Public Communications Summit (PCS) 2026. Forum bertema “Sinergi Pengelolaan Isu dan Reputasi di Era Digital” digelar di Gedung Mahligai Pancasila, Rabu 4/6/2026.
Plt Kepala Diskominfotik Banjarmasin Febpry Ghara Utama hadir dalam kegiatan yang dibuka Plh Sekda Kalsel Subhan Noor Yaumil. Hadir pula kepala daerah serta kepala Diskominfo kabupaten/kota se-Kalsel.
Subhan Noor Yaumil menekankan pentingnya kesamaan persepsi antar-pemangku kepentingan Pemprov dan Pemkab/Kota dalam mengelola komunikasi publik. Ia menyebut derasnya arus informasi di media sosial menuntut koordinasi kuat agar kepercayaan publik terjaga.
“Pemerintah harus menetapkan arah komunikasi terlebih dahulu agar kebijakan dapat diterima masyarakat melalui dialog terbuka di dunia maya secara baik dan efektif,” kata Subhan.
Ia menambahkan, komunikasi publik kini melampaui fungsi penyebaran informasi. Fungsinya bergeser menjadi instrumen strategis membangun citra, menjaga reputasi, dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Karena itu, potensi isu harus dikelola sejak awal sebelum menjadi krisis melalui langkah terukur, sistematis, dan kolaboratif.
Febpry Ghara Utama menyebut PCS 2026 menjadi momentum memperkuat komunikasi publik yang responsif, adaptif, dan berbasis data.
Menurutnya, tantangan saat ini bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengelola isu cepat, tepat, dan transparan.
“Di era digital, setiap informasi menyebar cepat. Diperlukan strategi komunikasi terintegrasi, kolaboratif, dan berbasis fakta agar masyarakat mendapat informasi benar dan terpercaya,” ujar Febpry.
Ia menegaskan Diskominfotik Banjarmasin berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemangku kepentingan dan meningkatkan literasi digital warga. Tujuannya agar komunikasi pemerintah tidak hanya informatif, tetapi juga membangun partisipasi publik dan kepercayaan terhadap program pembangunan.
Forum PCS 2026 diharapkan mempererat kolaborasi antarinstansi dalam menghadapi tantangan komunikasi publik serta menjaga reputasi pemerintahan di tengah dinamika informasi digital.
(kha)
