KAPUAS, pojokindonesia.com – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Kapuas dr Tonun Irawati MM dalam pertemuan dengan TIM Pelaksanaan Penyuluhan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) TNI yang beranggotakan 18 orang Pasis Sesko TNI angkatan 56 2026 dari tiga Matra menyampaikan penjelasan mendalam terkait aturan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar, sekaligus menjelaskan peran DLHK dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Ia menjelaskan, terdapat Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2026 tentang larangan membuka lahan dengan membakar, yang diterbitkan pada 10 Agustus 2026. Namun, aturan tersebut berlandaskan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 yang kedudukannya lebih tinggi.
Dalam beberapa rapat daring yang diikuti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kemendagri, banyak daerah termasuk di tingkat provinsi masih memiliki praktik kearifan lokal yang membolehkan pembukaan lahan dengan cara membakar. Meski begitu, keberadaan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 menjadi dasar utama yang tidak dapat diabaikan.
“Keuntungan kami, khususnya Kabupaten Kapuas, tidak pernah mengeluarkan surat edaran yang membolehkan pembukaan lahan dengan membakar. Namun, terdapat surat edaran dari Gubernur,” ujar Kadis DLHK.
Dengan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026, seluruh kebijakan di tingkat provinsi yang mengizinkan pembukaan lahan dengan membakar diminta untuk ditangguhkan. Secara alur komando, pemerintah daerah seharusnya mengikuti arahan provinsi, dan provinsi mengikuti instruksi pusat. Namun, karena kebakaran yang paling masif terjadi di Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah, arahan menyatakan penanganan tidak perlu menunggu instruksi dari provinsi apabila sudah ada kebijakan daerah yang membolehkan pembukaan lahan dengan membakar.
Terkait peran DLHK dalam penanganan Karhutla, ia menegaskan DLHK senantiasa berkolaborasi dengan BPBD, dengan fokus pada penanganan pra‑kebakaran (sebelum terjadi) dan pasca‑kebakaran (setelah terjadi).
“Kita perlu memperkuat sinergitas antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta jajaran TNI dan Polri dalam mitigasi risiko,” tegasnya.
Ia juga mengingat beberapa tahun lalu, penanganan Karhutla di Kalimantan Tengah berjalan sangat masif karena ada penegasan dari pimpinan tertinggi bahwa jabatan menjadi taruhan bagi pimpinan daerah yang terindikasi lemah dalam penanganan kebakaran.
Sementara itu, tugas berat DLHK setelah terjadinya Karhutla adalah melakukan revitalisasi dan reboisasi lahan bekas kebakaran. DLHK bersama Kodim sudah menyusun rencana penanaman pohon kembali di jalur‑jalur pasca‑kebakaran, dan sinergi ini akan terus dijaga di bawah kepemimpinan Bupati Wiyatno.
dr Tonun Irawati menegaskan terkait keputusan kearifan lokal memang menjadi perhatian para pihak untuk mencari Formulasi yang tepat dalam memanfaatkan kawasan hutan yang harus berfungsi sebagai kawasan produktif,” ujar dr Tonun.uhkps












