KUALA KAPUAS, pojokindonesia.com— Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Berinto, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kapuas dalam memperpanjang kerja sama pendampingan hukum dengan Kejaksaan Negeri Kapuas. Langkah ini dinilai strategis dalam melindungi dan mengamankan aset milik daerah dari potensi persoalan hukum.
“DPRD sangat mendukung perpanjangan kerja sama ini karena sangat penting bagi perlindungan aset milik daerah. Pendampingan dari Kejaksaan dapat membantu pemerintah daerah menghadapi berbagai permasalahan hukum, khususnya dalam bidang perdata dan tata usaha negara,” ujar Berinto di Kuala Kapuas, Jumat (20/6/2025).
Kerja sama antara BKAD dan Kejaksaan Negeri Kapuas mencakup pendampingan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, serta upaya penyelamatan dan pengamanan aset daerah. Langkah ini dianggap sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), terutama dalam menjamin legalitas dan tertib administrasi pengelolaan aset.
Menurut Berinto, kerja sama ini menjadi upaya preventif terhadap potensi kehilangan aset, peralihan kepemilikan secara tidak sah, atau penggunaan aset tanpa dasar hukum yang jelas.
Politikus Partai NasDem tersebut menilai Kejaksaan memiliki peran strategis melalui kewenangan dan keahliannya dalam pendampingan hukum, khususnya dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan aset pemerintah daerah.
Ia juga berharap agar ke depan seluruh proses administrasi dan pengelolaan aset daerah berjalan lebih tertib, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kapuas III—yang mencakup Kecamatan Timpah, Kapuas Tengah, Kapuas Hulu, Mandau Talawang, dan Pasak Talawang—Berinto mengingatkan pentingnya pendataan dan penertiban aset secara berkala oleh BKAD bersama instansi terkait. Langkah ini dinilai krusial dalam memperkuat perlindungan terhadap kekayaan milik daerah. uhkps












