KUALA KAPUAS, pojokindonesia.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas resmi membentuk tiga Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas enam rancangan peraturan daerah (raperda) yang diajukan pihak eksekutif. Pembentukan pansus diumumkan dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025, yang digelar di ruang rapat utama DPRD Kapuas, Senin (10/3/2025).
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kapuas, Berinto, yang juga menjabat sebagai legislator dari Partai NasDem.
“Pembentukan pansus bertujuan agar pembahasan setiap raperda dilakukan secara komprehensif, mendalam, dan fokus sesuai bidangnya, sehingga hasilnya benar-benar dapat diimplementasikan dengan baik dan berdampak langsung pada masyarakat,” ujar Berinto kepada wartawan seusai memimpin rapat.
Sebelum pembentukan pansus, sidang paripurna diisi dengan penyampaian jawaban eksekutif atas pemandangan umum dari fraksi-fraksi pendukung dewan terhadap keenam raperda tersebut.
Enam raperda yang menjadi agenda pembahasan meliputi berbagai sektor strategis, antara lain:
-
Raperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
-
Raperda tentang Pengelolaan Perikanan Darat
-
Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
-
Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Pengelolaan Rumah Sarang Burung Walet
-
Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
-
Raperda tentang Kabupaten Layak Anak
Berinto menambahkan, dengan adanya tiga pansus, pembahasan diharapkan berjalan lebih optimal dan mampu menghasilkan produk hukum daerah yang relevan serta aplikatif bagi kebutuhan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin memastikan setiap raperda bukan hanya selesai dibahas, tetapi juga dapat diterapkan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi warga Kapuas,” katanya.
Selanjutnya, pansus akan bekerja sesuai dengan jadwal dan tata tertib yang telah ditetapkan, termasuk melakukan koordinasi dengan OPD terkait dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperoleh masukan dan data yang komprehensif. uhkps












