KUALA KAPUAS, pojokindonesia.com – Anggota DPRD Kabupaten Kapuas, Abdurahman Amur, mendesak Pemerintah Kabupaten Kapuas agar segera mengaktifkan kembali kepengurusan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kapuas yang dinilai belum berjalan optimal.
Menurut Abdurahman, keberadaan BNK memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat, khususnya melalui kegiatan penyuluhan, pembinaan, dan koordinasi lintas sektor.
Ia menegaskan, pengaktifan kembali BNK akan membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk menjalankan program edukasi secara berkelanjutan, mulai dari kampanye sadar narkoba hingga kerja sama dengan aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, serta organisasi kemasyarakatan.
Politisi Partai Golkar itu juga menyoroti meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kapuas dalam beberapa bulan terakhir. Ia menyebut, sejak awal tahun hingga Agustus, aparat kepolisian telah mengamankan sejumlah pelaku terkait tindak pidana narkotika.
“Fakta tersebut menunjukkan perlunya peran nyata BNK dalam upaya pencegahan, bukan hanya penindakan,” ujarnya.
Selain itu, Abdurahman menilai BNK tidak boleh sekadar menjadi lembaga formal, tetapi harus berfungsi sebagai motor penggerak program edukatif, terutama yang menyasar kalangan generasi muda.
Tak hanya mendorong pengaktifan kembali, ia juga mengusulkan peningkatan status BNK menjadi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK). Menurutnya, peningkatan status tersebut akan memperkuat kewenangan kelembagaan serta dukungan anggaran.
“Dengan status BNNK, upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba bisa dilakukan lebih terstruktur, profesional, dan menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas,” tegasnya. uhkps
