BALI, pojokindonesia.com — Dalam upaya meningkatkan kapasitas dan efektivitas kerja legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek)/Pendalaman Tugas bagi para pimpinan dan anggota dewan, bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Warmadewa (Unwar), Bali.
Kegiatan bertema “Optimalisasi Efisiensi Anggaran dan Ketepatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD” ini berlangsung pada 17–20 Maret 2025 di Meeting Room Hotel Bedrock, Kuta, Bali.
Acara dibuka secara resmi oleh Rektor Universitas Warmadewa, dan dihadiri Sekretaris BPSDM Kementerian Dalam Negeri, Ketua DPRD Kapuas Ardiansah, Wakil Ketua, serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Kapuas.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kapuas, Ardiansah, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kemitraan strategis dengan dunia akademik guna memperkuat fungsi legislatif, terutama dalam menyusun pokok-pokok pikiran (pokir) berbasis aspirasi masyarakat.
“Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggota dewan dalam menyusun program dan kebijakan yang efisien dan tepat sasaran, khususnya dalam pengelolaan anggaran daerah,” ujar Ardiansah, Rabu (19/3/2025).
Politikus Partai Golkar itu menambahkan, efisiensi anggaran sangat penting agar belanja publik benar-benar berdampak pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan pokir perlu dilakukan secara sistematis dan terukur.
“Pokir DPRD adalah hasil dari penyerapan aspirasi masyarakat. Maka penyusunannya harus dilakukan dengan pendekatan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan riil di lapangan,” imbuhnya.
Ardiansah juga menekankan pentingnya pemahaman teknis dalam proses perencanaan dan penganggaran. Dalam Bimtek ini, para peserta mendapatkan materi dari akademisi dan praktisi, sekaligus berdiskusi mengenai tantangan aktual dalam menjalankan fungsi legislatif.
“Dengan peningkatan kapasitas ini, kami berharap DPRD Kapuas bisa lebih optimal dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” katanya.
Lebih jauh, ia menyebutkan bahwa hasil dari kegiatan ini akan dijadikan referensi dalam pembahasan kebijakan dan perencanaan anggaran di DPRD Kapuas, dengan prinsip transparansi dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
“Ini bukan sekadar forum pelatihan, tapi juga ruang tukar pengalaman dan refleksi bersama dalam mencari solusi atas tantangan pembangunan di Kapuas,” pungkas Ardiansah. uhkps
