Kapuas, pojokindonesia.com – DPRD Kabupaten Kapuas menggelar Rapat Paripurna ke-12 Tahun Sidang 2025 dengan agenda utama penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, serta penandatanganan kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif, Jumat (13/6/2025).
Rapat paripurna berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kapuas, Jalan Tambun Bungai, dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kapuas Ardiansyah S.Hut., MM, didampingi Wakil Ketua I Yahanes ST dan Wakil Ketua II Brinto SH., MH, serta dihadiri oleh Bupati Kapuas H.M. Wiyatno, SP, Wakil Bupati Dodo, SP, Penjabat Sekda Dr. Usis I. Sangkai, S.Hut., M.Si, staf ahli, asisten, serta kepala perangkat daerah di lingkup Pemkab Kapuas.
Dalam penyampaian pendapat akhir fraksi, tujuh fraksi DPRD menyampaikan pandangan mereka melalui masing-masing perwakilan. Hasilnya, lima fraksi menyatakan setuju, sementara dua fraksi menyatakan penolakan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024.
Wakil Ketua II DPRD Kapuas, Brinto, menyampaikan secara tegas penolakan terhadap beban utang jangka pendek yang dibebankan pada anggaran tahun berikutnya. Menurutnya, pelaksanaan program yang menjadi utang tersebut terjadi saat jabatan kepala daerah diisi oleh Penjabat dan Sekda sebelumnya, yang dianggap tidak memenuhi target sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami tidak ingin program yang tidak mencapai target justru dibebankan pada anggaran tahun berikutnya, apalagi tanpa kejelasan tanggung jawab,” tegas Brinto.
Meskipun terdapat penolakan, rapat tetap dilanjutkan dengan penyerahan dokumen pendapat akhir dari masing-masing fraksi kepada Ketua DPRD. Selanjutnya, dilakukan penandatanganan naskah kesepakatan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024 oleh Bupati dan unsur pimpinan DPRD Kapuas. Dokumen tersebut akan disampaikan ke Gubernur Kalimantan Tengah untuk mendapatkan persetujuan.
Dalam sambutannya, Bupati H.M. Wiyatno menyampaikan harapan agar hubungan antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Kapuas dapat berjalan harmonis dan profesional, sebagaimana yang telah ia alami saat menjabat Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
“Kami (eksekutif dan legislatif) tidak saling mencampuri tugas dan kewenangan. Jika ada persoalan, kita komunikasikan secara sehat dan terbuka, misalnya melalui audiensi. Semoga ini juga bisa kita terapkan di Kabupaten Kapuas yang sama-sama kita cintai,” ujarnya.
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi penggunaan APBD sekaligus memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah. uhkps
