Jakarta, pojokindonesia.com — Unsur Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas mengikuti Musyawarah Nasional (Munas) VI Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (26/2/2025).
Rombongan DPRD Kapuas dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Kapuas, Ardiansah, S.Hut., M.M., didampingi Wakil Ketua II DPRD Kapuas, Berinto, S.H., M.H., bersama sejumlah anggota DPRD lainnya.
Munas yang mengangkat tema “Penguatan Fungsi DPRD serta Sinergitas Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menuju Indonesia Emas 2045” dengan subtema “Menjaga Marwah DPRD Menuju Indonesia Emas 2045” ini, dihadiri oleh para pejabat tinggi, termasuk Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komisaris Jenderal Polisi Drs. Tomsi Tohir, M.Si., Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan, M.Ec.Dev, dan Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Otonomi Daerah, Dr. Deddy Winarwan, M.Si., CRGP, CGCAE.
Kehadiran para pejabat tersebut menunjukkan dukungan penuh pemerintah terhadap peran DPRD sebagai mitra strategis dalam pembangunan nasional.
Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah, Dr. Horas Maurits Panjaitan, menekankan pentingnya peran DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terkait pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, Dr. Deddy Winarwan menyoroti urgensi penguatan fungsi DPRD dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.
Salah satu agenda utama Munas ini adalah pemilihan Ketua Umum ADKASI secara aklamasi. Siswanto terpilih sebagai Ketua Umum ADKASI yang baru, diharapkan mampu membawa perubahan positif dan merumuskan kebijakan konkret untuk mengatasi tantangan DPRD Kabupaten di seluruh Indonesia.
Ketua DPRD Kabupaten Kapuas, Ardiansah, mengatakan, Munas VI ADKASI ini merupakan momentum penting untuk memperkuat fungsi DPRD serta meningkatkan sinergi dengan pemerintah demi mencapai visi Indonesia Emas 2045.
“Giat ini harus menghasilkan poin-poin penting yang nantinya dapat diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,” ujar Ardiansah. uhkps
