Banjarmasin, pojokindonesia.com – Berita tentang adanya kesalahan input dana daerah Rp4 triliun lebih pada Bank Kalsel, terus menggelinding di kalangan warganet dan masyarakat umum.
Untuk itu DPRD Kalsel juga terpanggil dan bergerak cepat meminta penjelasan terhadap mencuatnya tudingan miring dan gonjang-ganjing dana triliunan rupiah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) yang ngendon di Bank Kalsel itu.
DPRD Kalsel dalam hal ini Badan Anggaran (Banggar) telah memanggil sejumlah instansi terkait hal tersebut, Rabu (5/11/2025).
Pertemuan antar pihak tersebut berlangsung tertutup di ruang Komisi III. Ketua DPRD Kalsel H Supian HK sendiri yang memimpin pertemuan dengan pihak OJK Kalsel, Bank Indonesia, jajaran Direksi Bank Kalsel, dan Kepala BPKAD Prov Kalsel.
Banggar DPRD meminta keterangan selain tentang dana Rp 4,7 triliun yang masih ‘ngendap’ di bank, juga meminta kejelasan pihak Bank Kalsel, berkait klaim salah input nomor rekening oleh pihak bank atas nama dan nominal dana senilai Rp4 triliun rupiah lebih tersebut, yang awalnya terdata sebagai milik Pemerintah Kota Banjarbaru, namun ternyata milik Pemprov Kalsel.
Selesai pertemuan, Ketua Banggar DPRD Kalsel, H Supian HK menjelaskan kepada wartawan, bahwa sesuai keterangan pihak Bank Indonesia, OJK, dan Bank Kalsel, memang benar hanya salah input, dan dananya tetap ada, tidak bergerak ke mana-mana, atau tidak bergeser, sehingga tidak masalah.
Kesalahan input data rekening ini menurut Supian HK, karena human error atau kelengehan semata.
“Ini hanya kelengahan pekerjanya, buka salah teknis, sebab kalau salah teknis itu berpotensi disengaja,” ujarnya yakin.
Human error tersebut, sambung pria kelahiran Kabupaten HSU Kalsel ini, masih dalam investigasi pihak OJK.
Lantas, apakah DPRD mengetahui atau mendapatkan laporan secara resmi adanya penempatan sebagian besar dana yang didepositokan hingga meraup bunga Rp21 miliar per bulan? Ternyata Supian mengaku, pihaknya baru mengetahui setelah adanya kasus kesalahan input ini mencuat.
Secara tersurat, ujarnya, tidak ada. Pengelolaannya pemerintah daerah, Dewan hanya berkala 3 bulan sekali menerima laporan.
“Jadi kita belum menerima laporan itu, dan kita baru tahu karena adanya laporan berkala,” akunya.
Ditanya soal aturan yang membolehkan menyimpan dana daerah di bank, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalsel, Fatkhan, menyebutkan, beberapa regulasi, yaitu PP No 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri No 77 Tahun 2010 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Perda Kalsel No 13 Tahun 2022, serta Pergub No 087 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Kami Kepala BPKAD selaku bendahara daerah, atas persetujuan gubernur pemegang kekuasaan tertinggi untuk keuangan daerah bisa mengalokasikan ke dalam simpanan deposito, agar bisa memaksimalkan manfaat dalam rangka manajemen dan tata kelola keuangan,” jelasnya. (Kha)
