KUALA KAPUAS, pojokindonesia.com – Sejumlah tenaga pendidik dari Yayasan Islam Al-Amin, Kuala Kapuas, mengadukan persoalan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada Komisi IV DPRD Kabupaten Kapuas. Mereka berharap adanya solusi agar guru-guru yayasan swasta dapat memperoleh perlindungan jaminan kesehatan dengan dukungan pemerintah.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kapuas, Ilham Anwar, Selasa (9/9/2025). Dalam pertemuan itu, para guru menyampaikan keberatan atas kewajiban membayar iuran BPJS Kesehatan secara mandiri, mengingat penghasilan mereka berada di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK).
Ilham Anwar menjelaskan bahwa DPRD memahami kondisi para tenaga pendidik swasta tersebut. Namun, berdasarkan ketentuan yang berlaku, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk memberikan subsidi JKN kepada guru yang berada di bawah naungan yayasan swasta.
“Secara regulasi, pemerintah daerah tidak dapat memberikan subsidi karena kewenangan tersebut berada di pemerintah pusat. Jika dipaksakan, justru bertentangan dengan aturan,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi IV DPRD Kapuas bersama perwakilan guru sepakat mendorong usulan perubahan kebijakan ke tingkat pusat melalui Komisi IX DPR RI dan BPJS Kesehatan. Langkah ini diharapkan dapat membuka peluang pengaturan baru yang memungkinkan pemberian subsidi JKN bagi guru swasta berpenghasilan rendah.
Komisi IV DPRD Kapuas menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi tersebut sebagai bagian dari upaya memperjuangkan kesejahteraan dan perlindungan sosial tenaga pendidik, khususnya di Kabupaten Kapuas. uhkps
