Berita

Investor Tak Cukup Dijanjikan Potensi, DPRD Kapuas Soroti Kepastian Hukum dan Birokrasi Perizinan

×

Investor Tak Cukup Dijanjikan Potensi, DPRD Kapuas Soroti Kepastian Hukum dan Birokrasi Perizinan

Share this article
Investor Tak Cukup Dijanjikan Potensi, DPRD Kapuas Soroti Kepastian Hukum dan Birokrasi Perizinan
Anggota DPRD Kabupaten Kapuas, Bardiansyah

KUALA KAPUAS, pojokindonesia.com — Besarnya potensi sumber daya alam di Kabupaten Kapuas dinilai belum akan menarik investor secara optimal tanpa pembenahan serius terhadap iklim usaha, terutama terkait kepastian hukum dan penyederhanaan birokrasi perizinan.

Hal itu disampaikan Legislator DPRD Kabupaten Kapuas, Bardiansyah, yang menilai pemerintah daerah perlu lebih fokus menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pelaku usaha yang ingin menanamkan modal di daerah tersebut.

“Potensi kita besar, baik di sektor perkebunan maupun pertambangan. Tapi investor tidak hanya melihat sumber daya alam, mereka juga melihat kepastian hukum, keamanan, dan kemudahan berusaha,” kata Bardiansyah di Kuala Kapuas, Selasa (8/7/2025).

Menurut politisi Partai NasDem itu, sektor unggulan seperti perkebunan kelapa sawit dan pertambangan membutuhkan dukungan regulasi yang jelas dan konsisten. Ia mengingatkan agar aturan yang ada tidak justru menjadi hambatan akibat prosedur yang berbelit atau tumpang tindih kewenangan.

“Pemerintah daerah harus memastikan proses perizinan tidak rumit dan saling berbenturan, mulai dari tingkat kabupaten sampai desa,” ujarnya.

Bardiansyah juga menyoroti pentingnya sinergi antarinstansi agar tidak terjadi perbedaan kebijakan di lapangan yang dapat merugikan investor maupun masyarakat sekitar.

Ia menegaskan bahwa investasi yang masuk harus tetap berprinsip sehat dan bertanggung jawab, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan daerah, mulai dari pembukaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), hingga percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah pedesaan.

“Kalau iklim investasi tidak dibenahi, potensi hanya akan menjadi angka di atas kertas. Ini tanggung jawab bersama pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat,” tegasnya. uhkps

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *