* Komisi III DPRD Kalsel Bahas Prioritas Infrastruktur Tahun 2027
Banjarmasin, pojokindonesia.com.-–
Pemerintah berencana membangun Jembatan Barito II di Kabupaten Barito Kuala (Batola) untuk mengatasi usia Jembatan Barito yang sudah tua serta mendukung kelancaran arus angkutan dan distribusi barang dari Kalimantan Selatan ke Kalimantan Tengah.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel, Ir M Yasin Toyib ST MT menyampaikan hal tersebut kepada sejumlah awak media usai dia rapat kerja bersama Komisi III DPRD Kalsel.
Menurut Yasin, proyek ini masih berada pada tahap studi kelayakan. Terdapat dua opsi lokasi, yakni membangun duplikasi di samping jembatan yang ada atau di wilayah hulu Sungai Barito sekitar empat hingga lima kilometer. Opsi kedua akan terintegrasi dengan rencana pembangunan jalan baru pengembangan wilayah.
Ia menjelaskan, pendanaan pembangunan jembatan berasal dari Kementerian. Sementara itu, Pemkab Batola bertanggung jawab atas pembebasan lahan, dan pihak Pemprov Kalsel akan menangani pembangunan jalan di sekitar lokasi jembatan.
“Pembangunan Jembatan Barito II ini memang urgent. Saat ini sekitar 80 persen barang kebutuhan Kalimantan Tengah masuk melalui Pelabuhan Trisakti Banjarmasin,” ujar Yasin.
Sebelumnya Komisi III DPRD Kalsel menggelar rapat kerja bersama Dinas PUPR Provinsi Kalsel dan sejumlah UPTD pada Selasa sore (3/11) di Ruang Rapat Komisi III Gedung A Lantai 4 DPRD Kalsel. Rapat tersebut membahas rencana program kerja serta kebutuhan anggaran tahun 2027.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel Apt Mustaqimah menyatakan, selain Jembatan Barito II, pihaknya juga menyoroti pembangunan Jembatan Pulau Laut, rumah jabatan gubernur, serta stadion. Ia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran menuntut penentuan skala prioritas yang cermat.
“Anggaran harus kita bagi dengan tepat. Kita bahas mana yang menjadi prioritas dan mana yang perlu diselesaikan,” ujar Mustaqimah.
Dia katakan, pihaknya di Komisi III mendorong Dinas PUPR dan perangkat daerah terkait menyampaikan perencanaan, kebutuhan anggaran, serta evaluasi pelaksanaan secara komprehensif. Hal ini menjadi bahan pertimbangan legislatif dalam menetapkan prioritas pembangunan tahun anggaran 2027.
Komisi III juga berharap adanya konsistensi koordinasi intensif antara eksekutif dan legislatif membuat program infrastruktur Kalsel berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (kha)
