Kapuas, pojokindonesia.com – Kepala Bulog Kabupaten Kapuas Akhmad Ronni Anwar menindak lanjuti Hasil Rapat Inflasi yang digelar bersama Pemerintah Kabupaten Kapuas dan dilaksanakan di Aula Rumah Jabatan Bupati Kapuas Selasa,22/09/2026.
Akhmad Ronni Anwar menyampaikan pada awak media sebagai tindak lanjut dalam rapat penanganan inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kabupaten Kapuas tercatat sebagai salah satu kabupaten dengan tingkat inflasi yang cukup tinggi pada Agustus 2026. Dua komoditas utama penyumbang inflasi adalah cabe merah di urutan pertama, diikuti beras,” ujarnya.
Menyikapi hal itu Bulog memastikan ketersediaan pangan di wilayah Kapuas tetap aman hingga saat ini,untuk beberapa komuditas stock kita seperti,Beras PSO sebanyak 3.645 ton,Beras Premium sebanyak 15 ton,Minyak Goreng sebanyak 105.000 liter, sedangkan Gula Pasir sebanyak 15 ton. Stock ini sangat mencukupi kebutuhan kita,” ucap Ronni.
Bulog juga akan selalu melakukan kegiatan Operasi Pasar Murah dan akan Diperluas dalam menekan lonjakan inflasi yang dilakukan melalui kegiatan pasar murah baik yang digelar secara mandiri maupun berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah. Ke depannya, operasi pasar akan diperluas tidak hanya untuk beras, minyak goreng, dan gula pasir, tetapi juga mencakup cabe merah dan kebutuhan pokok lainya,Meski terjadi kenaikan BBM, seluruh produk Bulog dijual di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana yang ditetapkan Kemendagri, termasuk harga tebus minyak goreng dan beras. Mitra Bulog wajib menjual sesuai ketentuan tersebut.
Lebih lanjut Ronni menyampaikan ada Bantuan Pangan Presiden Sedang Didistribusikan,Bantuan pangan beras dari Presiden disampaikan pada warga untuk periode Juli–Agustus–September dan sudah berlangsung mencapai jumlah 70 penerimanya, pendistribusian tersebut mencakup 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Kapuas untuk 36.054 KK menerima 30 kg/kk total 1.081.620 kg,kemudian Kabupaten Pulang Pisau: 13.906 KK menerima 30 kg/kk → total 412.180 kg
Bantuan ini disalurkan secara gratis kepada masyarakat yang terdaftar sebagai penerima manfaat,penerima berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)dan Kementerian Sosial penyediaan anggaran dari Bappenas/Dinas Ketahanan Pangan, sedangkan Bulog penyedia barang dan bertugas sebagai pelaksana distribusi dan hingga ke tingkat desa,” tutup Ronni. uhkps
