Berita

Kapuas Kembali Raih WTP, DPRD Ingatkan Jangan Berhenti di Predikat

×

Kapuas Kembali Raih WTP, DPRD Ingatkan Jangan Berhenti di Predikat

Share this article
Kapuas Kembali Raih WTP, DPRD Ingatkan Jangan Berhenti di Predikat
Ketua DPRD Kabupaten Kapuas, Ardiansah., dan Bupati Kapuas HM. Wiyatno menerima dokumen LHP LKPD Tahun 2025 dari Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Dodik Achmad Akbar, di Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Palangka Raya, pada Jumat (29/5/2026)

PALANGKA RAYA, pojokindonesia.com – Kabupaten Kapuas kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah setelah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Meski mengapresiasi capaian tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Kapuas, Ardiansah, S.Hut., MM, mengingatkan agar predikat WTP tidak hanya menjadi pencapaian administratif. Menurutnya, kualitas pengelolaan anggaran harus dapat dirasakan langsung melalui pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Alhamdulillah, Kabupaten Kapuas kembali memperoleh opini WTP. Ini merupakan bukti pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik, melalui kerja keras, dan komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah,” ucap Ardiansah.

Pernyataan itu disampaikannya saat mendampingi Bupati Kapuas H.M. Wiyatno menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun Anggaran 2025 dari Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Dodik Achmad Akbar, di Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Jumat (29/5/2026).

Ardiansah menilai raihan WTP menunjukkan tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas telah berjalan secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, legislator Partai Golkar tersebut menekankan masih ada pekerjaan yang harus dilakukan setelah predikat itu diraih. Ia meminta seluruh perangkat daerah menjadikan hasil pemeriksaan BPK sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pengelolaan anggaran ke depan.

“Yang paling penting adalah bagaimana pengelolaan keuangan yang baik itu berdampak pada peningkatan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, rekomendasi yang diberikan BPK juga harus ditindaklanjuti dengan serius,” tegasnya.

Menurut Ardiansah, capaian tersebut juga tidak terlepas dari sinergi antara eksekutif, legislatif, dan seluruh perangkat daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

Karena itu, DPRD Kabupaten Kapuas memastikan fungsi pengawasan akan terus diperkuat untuk memastikan penggunaan anggaran daerah tetap berada pada jalur yang tepat dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Capaian tersebut juga menunjukkan kuatnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab,” tandasnya.

Dengan demikian, opini WTP atas LKPD 2025 diharapkan tidak berhenti sebagai catatan positif dalam laporan pemeriksaan, tetapi menjadi pijakan bagi Pemkab Kapuas untuk menghadirkan pengelolaan anggaran yang semakin efektif serta pembangunan yang lebih berdampak bagi masyarakat. uhkps

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *