Penipuan Siber Paling Tinggi di Kalsel, Pemko Banjarmasin Perkuat Kewaspadaan
Banjarmasin, pojokindonesia.com —
Penipuan daring menduduki peringkat tertinggi dalam kasus kejahatan siber di Kalimantan Selatan, mencatat 59,77 persen dengan kerugian materiil mencapai Rp20,94 miliar pada periode 2023–2025. Data ini berasal dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalsel.
Merespons ancaman tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik menyelenggarakan Sosialisasi Keamanan Siber di Aula Gedung Sekretariat Bersama Khatib Dayan, Selasa (13/10/2026). Kegiatan ini dihadiri 94 peserta dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), rumah sakit, kecamatan, dan kelurahan.
Kepala Bidang Persandian, Aplikasi, dan Informatika Diskominfo Kota Banjarmasin, Satria Yudha Lesmana SKom MEng, menjelaskan sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur tentang keamanan informasi sekaligus membangun budaya keamanan siber di lingkungan pemerintahan.
“Penguatan ini penting seiring semakin luasnya pemanfaatan teknologi digital. Aparatur tidak hanya harus mampu menggunakan layanan digital, tetapi juga melindungi akun, perangkat kerja, dan informasi kedinasan dari penyalahgunaan,” ujar Satria.
Ipda Alif Akbar Arifin SH, perwakilan Ditreskrimsus Polda Kalsel, memaparkan berbagai modus kejahatan siber yang paling umum: penipuan berkedok penjualan barang, tawaran pekerjaan dengan sistem misi berbayar, penyalahgunaan data pribadi, hingga perkenalan daring yang berujung kerugian. Ia mengingatkan peserta agar tidak mengeklik tautan mencurigakan atau mengunduh berkas APK dari sumber tidak dikenal.
Peserta juga diimbau untuk tidak pernah membagikan kata sandi maupun kode OTP kepada siapa pun, serta memeriksa keaslian akun dan toko daring sebelum bertransaksi. Jika menemukan indikasi penipuan, segera simpan bukti dan laporkan kepada pihak berwenang.
Sementara itu, Pranata Komputer Ahli Muda Diskominfo Provinsi Kalsel, Indah Ratu Ramdhany, SKom, membahas pengamanan data pemerintah dan penanganan insiden siber. Ia menyoroti ancaman yang semakin kompleks, termasuk phishing berbasis kecerdasan buatan, ransomware, pencurian data, dan rekayasa sosial.
Keamanan siber di lingkungan pemerintahan tidak hanya menjaga perangkat dan jaringan, tetapi juga menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pelayanan publik. Gangguan sistem digital dapat menghambat kinerja aparatur dan mengganggu layanan kepada masyarakat.
Pemerintah Kota Banjarmasin menekankan bahwa setiap aparatur harus menerapkan langkah sederhana namun krusial: gunakan kata sandi yang kuat, aktifkan autentikasi multifaktor, perbarui aplikasi dari sumber resmi, kunci layar saat meninggalkan perangkat, dan bagikan dokumen rahasia hanya kepada pihak berwenang. Segera laporkan aktivitas mencurigakan kepada tim teknis agar dampak dapat dibatasi.
“Keamanan siber dimulai dari kebiasaan setiap pengguna. Satu tautan yang diperiksa, satu akses yang terlindungi, dan satu insiden yang segera dilaporkan dapat mencegah risiko yang jauh lebih besar bagi pelayanan publik,” tegas penyelenggara. (nov/kha)
