Berita

Komisi I DPRD Kapuas Pelajari Pola Sinergi Anggaran di Palangka Raya

×

Komisi I DPRD Kapuas Pelajari Pola Sinergi Anggaran di Palangka Raya

Share this article
Komisi I DPRD Kapuas Pelajari Pola Sinergi Anggaran di Palangka Raya

PALANGKA RAYA, pojokindonesia.com — Komisi I DPRD Kabupaten Kapuas melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Palangka Raya guna memperdalam pemahaman tentang pola koordinasi dan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Kunjungan yang berlangsung Rabu (24/9/2025) tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kapuas, Sera Sintanola, dan diterima Anggota DPRD Kota Palangka Raya, H.M. Khemal Naseri.

Pertemuan ini menitikberatkan pada strategi membangun sinergi efektif antara legislatif dan eksekutif dalam proses penganggaran. Pembahasan mencakup peran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sejak tahap awal penyusunan dokumen, hingga mekanisme penyelarasan program prioritas agar sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

H.M. Khemal Naseri memaparkan bahwa DPRD Kota Palangka Raya menempatkan koordinasi intensif dengan TAPD sebagai kunci utama kelancaran pembahasan KUA-PPAS. Pendekatan tersebut dinilai mampu mempercepat proses tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Sinergi yang kuat akan membuat pembahasan anggaran lebih efektif dan mengurangi potensi tarik-menarik kepentingan. Tujuannya tetap satu, yakni menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Sera Sintanola menyampaikan bahwa pola kerja yang diterapkan DPRD Kota Palangka Raya menjadi referensi penting bagi DPRD Kapuas. Menurutnya, pengalaman tersebut dapat diadaptasi untuk memperbaiki proses pembahasan KUA-PPAS 2026 di Kapuas agar lebih terarah dan responsif.

“Kami mendapatkan banyak gambaran tentang bagaimana membangun komunikasi yang solid antara DPRD dan TAPD, sehingga perencanaan anggaran benar-benar berbasis kebutuhan publik,” ungkapnya.

Kunjungan ini merupakan bagian dari langkah DPRD Kabupaten Kapuas dalam memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran daerah, dengan harapan APBD yang dihasilkan mampu mendorong pelayanan publik yang lebih optimal dan pembangunan yang tepat sasaran. uhkps

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *