Kapuas, pojokindonesia.com — Program reboisasi yang dilaksanakan oleh PT Asmin Bara Baronang (ABB), sebuah perusahaan pertambangan yang beroperasi di Desa Katunjung, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, menuai sorotan. Kritik keras disampaikan oleh Bambang Irawan, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dari Fraksi PDI Perjuangan, dalam kunjungan resesnya di daerah pemilihan Kabupaten Kapuas, Jumat (11/7/2025).
Dalam pertemuan dengan masyarakat, warga menyampaikan bahwa mereka tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan reboisasi yang dilakukan oleh PT ABB. Selain itu, bibit tanaman yang digunakan disebut didatangkan oleh vendor dari luar daerah. Padahal, berdasarkan ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), perusahaan tambang diwajibkan untuk melibatkan masyarakat setempat dalam proses reboisasi, termasuk dalam penyediaan bibit lokal yang sesuai dengan karakteristik lahan.
“Ini sangat disayangkan. Masyarakat merasa tidak dilibatkan, padahal regulasi jelas mengamanatkan partisipasi aktif warga dalam program pemulihan lingkungan. Harusnya bibit disemai dan ditanam oleh warga lokal, agar mereka juga mendapat manfaat ekonomi,” ujar Bambang Irawan kepada media di Kapuas.
Warga Desa Katunjung juga menyampaikan kekhawatiran mereka mengenai jenis tanaman yang digunakan dalam program reboisasi tersebut. Mereka meragukan kesesuaiannya dengan standar yang telah ditetapkan oleh KLHK.
Bambang Irawan menegaskan perlunya inspeksi mendalam oleh instansi terkait untuk memastikan pelaksanaan reboisasi oleh PT ABB sesuai dengan ketentuan. Ia menyoroti pentingnya pengawasan terhadap implementasi Peraturan Menteri Kehutanan No. P.16/Menhut-II/2014, yang mengatur kewajiban perusahaan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk melakukan reboisasi dan reklamasi secara benar.
“Saya minta pihak berwenang segera turun ke lapangan. Ini menyangkut kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Jika dikelola dengan baik, program reboisasi bisa menjadi sarana pemberdayaan ekonomi bagi warga sekitar,” kata Bambang.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama mencari solusi terbaik, termasuk potensi untuk mengembangkan pembibitan lokal dan melibatkan warga sebagai tenaga kerja dalam proses reboisasi. Dengan begitu, menurutnya, program pelestarian lingkungan dapat berjalan selaras dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. uhkps
