Martapura,Pojokindonesia.com – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih di Kalimantan Selatan. Menteri Desa PDTT Yandri Susanto menargetkan seluruh koperasi tersebut sudah berbadan hukum paling lambat akhir Juni 2025.
“Kita ingin koperasi ini menjadi tulang punggung ekonomi desa. Semua pihak harus bergerak cepat. Dengan dukungan kepala daerah hingga kepala desa, saya optimistis target ini tercapai,” kata Yandri saat meninjau musyawarah pembentukan Koperasi Merah Putih di Desa Indrasari, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Rabu, 21 Mei 2025.
Program Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari strategi nasional untuk membangun kemandirian ekonomi berbasis komunitas. Pembentukan koperasi ini dapat dibiayai dari dana desa, bantuan pemerintah daerah, atau sumber lain seperti dana CSR. Namun, penggunaan dana desa dilarang apabila sudah ada sumber pendanaan lain.
Yandri menekankan koperasi ini bukan sekadar bagi-bagi uang, melainkan mendorong kegiatan usaha yang layak secara bisnis. “Kalau ingin usaha, harus ada rencana bisnis yang jelas. Kelayakan usaha akan dihitung, dan modal bisa disalurkan lewat BRI tanpa agunan. Saat ini, dari Menko Pangan, plafon modal bisa mencapai Rp3 miliar atau lebih, sesuai regulasi,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Banjar menyatakan siap mendukung penuh program tersebut. Bupati Banjar Saidi Mansur menyambut positif kunjungan Menteri Desa dan berharap keberadaan koperasi ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa. “Kami siap menyukseskan pembentukan Koperasi Merah Putih dan Kelurahan Merah Putih di Banjar,” kata Saidi.
Salah satu koperasi yang tengah difinalisasi adalah Koperasi Desa Merah Putih di Martapura. Koperasi ini berbentuk koperasi serba usaha (KSU) yang akan bergerak di bidang simpan pinjam, pengolahan hasil pertanian, perdagangan bahan pokok, dan pelatihan kewirausahaan. Legalitas koperasi ini ditargetkan rampung pada Juni 2025.
“Koperasi ini milik bersama. Semangatnya gotong royong dan ingin menjadi fondasi ekonomi warga,” kata ketua panitia pembentukan koperasi setempat.
Di Kalimantan Selatan, pemerintah menargetkan pembentukan 1.871 koperasi di tingkat desa dan 144 di tingkat kelurahan. Inisiatif ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk membangun ekonomi kerakyatan yang berdaulat dan berbasis nilai-nilai Pancasila.
