Kapuas, pojokindonesia.com – Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman kunjungi kawasan Food estate dan tinjau posko pendampingan,pengawalan dan pengawasan Hukum (P3H) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah di Dadahup, Selasa, 19/03/2025.
Andi Arman Sulaiman menegaskan, Indonesia sudah berada di jalur yang tepat menuju swasembada pangan,sejak sebelum Merdeka kita sudah dikenal sebagai Negara Agraris.
Menteri Pertanian apresiasi peran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah, yang telah membentuk Posko Pendampingan, Pengawalan, dan Pencegahan Bidang Hukum (P3H). Swasembada Pangan.
Dalam kunjungannya ke Posko P3H Mentan Amran Sualiman mengucapkan rasa terima kasihnya dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada jaksa agung beserta kepala kejaksaan tinggi kalimantan tengah atas komitmennya dalam mengawal program strategis nasional ini
Serta program Cetak Sawah Rakyat (CSR) menuju swasembada pangan yang telah digagas oleh Presiden Prabowo Subianto,” ujar Mentan Amran.
Dalam kunjungan itu, Mentan didampingi Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Kepala Kejati Kalteng, Danrem, Bupati Kapuas, serta jajaran pimpinan daerah dan petugas protokoler/ keamanan.
Hadirnya berbagai pihak pada kesempatan ini membuktikan bahwa proyek Cetak Sawah Rakyat (CSR) di Kalimantan Tengah adalah gerakan nasional yang melibatkan seluruh elemen, Mentan Amran Sulaiman, mengungkapkan bahwa program cetak sawah di Kalimantan Tengah sudah menunjukkan progres positif. Dari target 75.000 hektare lahan sawah telah digarap tahun ini, sudah 63.000 hektare dikontrak dan dalam proses pengerjaan.
Jika seluruh target tercapai dapat segera dilakukan penanaman dengan tiga kali masa panen setahun, tentu hasil produksi diproyeksikan mencapai 2 juta ton beras.
“Jika program ini berhasil dengan target 75.000 hektare dan dilakukan tiga kali masa panen, maka hasilnya bisa mencapai 2 juta ton. Ini berarti Kalimantan Tengah dapat berkontribusi besar dalam produksi nasional dan mendukung swasembada pangan. Alhamdulillah, progresnya sudah bagus dan kami optimistis bisa selesai tepat waktu,” tegasnya.
Keberhasilan program ini tak lepas dari sinergi lintas sektor. Pemerintah daerah, kementerian, TNI-Polri, hingga kejaksaan bekerja bahu-membahu memastikan setiap tahap berjalan sesuai aturan dan bebas dari hambatan hukum. Mentan juga menyoroti pentingnya pendampingan hukum dalam proyek besar ini, agar tidak terjadi kendala administratif atau penyalahgunaan anggaran yang dapat menghambat pencapaian swasembada pangan.
“Kami mendapat laporan bahwa pendampingan dari seluruh jajaran sangat luar biasa untuk sama-sama memperhatikan dan mengerjakan apa yang menjadi gagasan Bapak Presiden,” tambahnya.
Dibentuk pada 27 Februari 2025, Posko P3H Swasembada Pangan merupakan langkah strategis dalam mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada poin kedua yang menekankan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan.
Tak hanya di Kabupaten Kapuas, posko serupa juga didirikan di Palangkaraya, Pulang Pisau, Katingan, Kotawaringin Barat, Barito Utara, Barito Selatan, Seruyan, dan Kotawaringin Timur.
Selain posko, Kejati Kalimantan Tengah juga membentuk Satgas P3H yang bertugas merancang strategi
Pendampingan hukum, mengawal implementasi program, serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap proyek cetak sawah.
Mentan Amran optimistis bahwa dengan strategi yang tepat serta kerja sama yang solid, Indonesia bisa mewujudkan swasembada pangan pada 2025. Di tengah ancaman krisis pangan global, proyek ini menjadi benteng ketahanan pangan nasional yang akan mengurangi ketergantungan pada impor dan dapat dipastikan stok beras kita akan tetap aman untuk masyarakat.
Dari Kalimantan Tengah, harapan besar itu kini mulai nyata. Dengan sawah yang terus dicetak, pengawasan hukum yang ketat, serta komitmen seluruh pihak, Indonesia semakin dekat menuju swasembada dan Kedaulatan pangan.(uhkps)
