KAPUAS, pojokindonesia.co.id – Bupati Kapuas H. M. Wiyatno yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Usis I. Sangkai, memimpin Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tingkat Kecamatan Kapuas Timur Tahun 2027. Kegiatan ini digelar di Aula Kantor Balai Desa Anjir Mambulau Barat, Kecamatan Kapuas Timur, Kamis (16/1/2026).
Musrenbang tersebut dihadiri Kepala Bapperida Kabupaten Kapuas Ahmad Muhammad Saribi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kapuas Kusmiatie, para kepala perangkat daerah, Camat Kapuas Timur, unsur Tripika Kecamatan, lurah dan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, damang, serta para peserta Musrenbang.
Dalam sambutannya, Sekda Kapuas Usis I. Sangkai menyampaikan bahwa Musrenbang Kecamatan merupakan forum strategis untuk menyepakati program dan kegiatan pembangunan yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat, termasuk penanganan berbagai permasalahan mendesak di wilayah kecamatan.
“Usulan yang dihasilkan dalam Musrenbang Kecamatan ini akan diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Kapuas sebagai bagian dari tahapan penyusunan RKPD Tahun 2027, melalui pendekatan perencanaan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas,” jelasnya.
Ia menambahkan, Tahun Anggaran 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Tahun 2025–2029 yang telah ditetapkan melalui Perda Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2025.
Menurutnya, RPJMD menjadi pedoman utama bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kapuas.
Sekda menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat memerlukan pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi daerah yang didukung percepatan pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, listrik, telekomunikasi, dan pelabuhan.
“Infrastruktur dasar masih menjadi prioritas pembiayaan dalam APBD Kabupaten Kapuas setiap tahunnya, meskipun kemampuan keuangan daerah masih terbatas dibandingkan kebutuhan pembangunan,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya harmonisasi dan sinergi program pembangunan antara pemerintah, masyarakat, swasta, dan dunia usaha agar pembangunan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Sekda berharap melalui Musrenbang ini dapat dirumuskan dan disepakati usulan program prioritas yang menjadi kewenangan perangkat daerah kabupaten, sementara usulan yang menjadi kewenangan desa diharapkan telah ditetapkan melalui Musrenbang Desa. uhkps
