KUALA KAPUAS, pojokindonesia.com — Rencana pemekaran Kecamatan Mantangai dan pembentukan dua kecamatan baru, yakni Muroi Mangkutup Jaya dan Lamunti Raya, dinilai sebagai langkah strategis untuk menjawab persoalan rentang kendali pemerintahan dan keterbatasan akses layanan publik di wilayah pedalaman Kabupaten Kapuas.
Pandangan tersebut disampaikan Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Kapuas dalam rapat paripurna ke-13 masa persidangan II tahun sidang 2025 yang digelar di ruang rapat DPRD Kapuas, Rabu (2/7/2025).
Juru bicara Fraksi Gerindra, Kusmanto, menyatakan bahwa pemekaran wilayah bukan semata pembentukan struktur pemerintahan baru, melainkan upaya memperpendek birokrasi dan mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Pemekaran ini diharapkan mampu mempercepat akses pelayanan publik, terutama pendidikan dan kesehatan, yang selama ini terkendala jarak dan luas wilayah,” ujar Kusmanto.
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) III yang meliputi Kecamatan Timpah, Kapuas Tengah, Kapuas Hulu, Mandau Talawang, dan Pasak Talawang itu menilai, pembentukan kecamatan baru juga berpotensi mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Setelah mencermati hasil pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kapuas bersama mitra kerja, Fraksi Gerindra menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pemekaran tersebut untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kapuas Ardiansah, didampingi Wakil Ketua I Yohanes dan Wakil Ketua II Berinto. Turut hadir Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno, Pj Sekda Kapuas Usis I Sangkai, anggota DPRD, serta jajaran kepala SOPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.
Meski mendapat dukungan politik, Fraksi Gerindra menekankan pentingnya kesiapan administratif, sumber daya manusia, serta dukungan anggaran agar pemekaran kecamatan benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, bukan sekadar penambahan struktur pemerintahan. uhkps
