MARABAHAN, pojokindonesia.com – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Barito Kuala melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang pendampingan hukum serta penyampaian hasil pendampingan hukum tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Mufakat, Selasa (6/10/2026).
Penandatanganan dilakukan Bupati Barito Kuala H. Bahrul Ilmi bersama Kepala Kejaksaan Negeri Barito Kuala Andrianto Budi Santoso. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
Dalam sambutannya, Bupati H. Bahrul Ilmi menegaskan bahwa perpanjangan nota kesepahaman tersebut merupakan bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan sinergi, koordinasi, dan kerja sama dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah, khususnya dalam aspek hukum.
Menurutnya, pendampingan dan konsultasi hukum memiliki peran penting untuk memastikan setiap program dan kegiatan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pendampingan dan konsultasi hukum menjadi bagian penting untuk memastikan setiap program dan kegiatan pemerintah daerah dilaksanakan secara tertib, sesuai ketentuan perundang-undangan, transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar Bahrul Ilmi.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kejari Barito Kuala atas dukungan dan pendampingan hukum, termasuk pengamanan proyek strategis daerah sepanjang 2025.
Bahrul Ilmi menilai, pendampingan tersebut tidak hanya bertujuan meminimalkan risiko persoalan hukum, tetapi juga menjadi langkah preventif untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan tepat sasaran dan sesuai jadwal.
Ia pun mengingatkan seluruh jajarannya agar senantiasa menjunjung tinggi integritas dan mematuhi ketentuan yang berlaku, tanpa mengesampingkan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Barito Kuala Andrianto Budi Santoso menegaskan bahwa nota kesepahaman tersebut bukan sekadar seremoni formal, melainkan menjadi landasan kerja sama yang konkret dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Melalui kerja sama ini, diharapkan koordinasi antara Pemkab Barito Kuala dan Kejari Barito Kuala semakin kuat, sehingga pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan daerah dapat berlangsung sesuai ketentuan hukum serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Ahim
