PENAJAM, pojokindonesia.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU), sedang merancang skema untuk penyaluran anggaran langsung ke Rukun Tetangga (RT) dalam upaya untuk mendorong pembangunan dari tingkat desa dan kelurahan.
Bupati PPU Mudyat Noor bersama Wakil Bupati Abdul Waris Muin, menginisiasi skema ini sebagai dari strategi pembangunan yang lebih konkret. Dengan melalui kebijakan ini, RT tidak hanya akan menjadi pelaksana teknis kebijakan pemerintah, tetapi berperan sebagai perencana sekaligus pelaksana pembangunan di lingkungannya masing-masing.
“Inilah saatnya RT menjadi subjek pembangunan. Mereka tidak lagi hanya menunggu instruksi, tetapi memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran dan menentukan program prioritas di lingkungan mereka,” ucap Asisten I Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten PPU, Nicko Herlambang pada, Selasa (27/05/2025).
Menurutnya, dana yang dialokasikan untuk RT difokuskan pada kebutuhan yang bersifat lokal dan spesifik, seperti perbaikan sarana prasarana lingkungan, pengelolaan kebersihan dan peningkatan fasilitas publik skala kecil.
“Kebijakan ini diharapkan dapat menjawab persoalan pembangunan yang sering kali terabaikan karena tidak masuk dalam prioritas Pemerintah Daerah (Pemda) atau level atas,” bebernya.
Meskipun demikian, kata dia, pelaksanaan program tetap berada dalam pengawasan dan koordinasi pemerintah kelurahan dan desa. “Supervisi tetap dilakukan agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan tepat sasaran,” tambah dia.
Pemkab PPU juga menyiapkan regulasi khusus terkait pelaksanaan dan evaluasi program ini. Salah satu poin penting dalam regulasi tersebut ialah penegasan tanggung jawab pengurus RT atas penggunaan dana.
Jika tidak ada progres yang dihasilkan di wilayah RT penerima anggaran, lanjut dia, konsekuensi tegas berupa penghentian insentif atau tunjangan akan diberlakukan.
“Jabatan RT bukan sekadar simbolik. Kami ingin semua elemen pemerintahan, mulai dari RT, kelurahan, kecamatan, hingga perangkat daerah, bergerak aktif dalam pembangunan,” jelasnya.
Langkah ini disebut sebagai bentuk nyata demokratisasi pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Pemda berharap kebijakan ini mampu membangkitkan semangat gotong royong, meningkatkan kepedulian warga terhadap lingkungannya, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif.
Dengan pendekatan ini, PPU berupaya meletakkan pondasi pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. “Pembangunan tidak dimulai dari gedung perkantoran, tapi dari pintu-pintu rumah warga. Inilah prinsip yang ingin kami hidupkan di PPU,” tandasnya.
Kebijakan ini diharapkan menjadi terobosan dalam memperkuat partisipasi masyarakat serta mempercepat pembangunan wilayah dari lapisan terbawah. (RAH/ADV).
