PENAJAM, pojokindonesia.com– Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai merancang strategi desentralisasi pelayanan infrastruktur dasar dengan mengaktifkan kembali peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pekerjaan Umum di tingkat kecamatan.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk pendekatan bottom-up dalam pelayanan publik, khususnya untuk mempercepat respon terhadap kebutuhan masyarakat di sektor perbaikan jalan tani dan jalan lingkungan.
Bupati PPU Mudyat Noor menyebut, penguatan kembali fungsi UPT PU di kecamatan merupakan solusi agar proses perbaikan infrastruktur kecil tidak lagi bergantung sepenuhnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kabupaten.
“Ke depan, UPT di kecamatan yang akan jadi ujung tombak. Jika ada permintaan warga dan sudah diverifikasi, camat bisa langsung menginstruksikan ke UPT PU untuk turun tangan,” ujar Mudyat di Penajam, Sabtu (31/05/2025).
Mekanisme ini diharapkan memangkas birokrasi dalam penanganan kerusakan ringan infrastruktur jalan. Tidak hanya untuk program pemerintah daerah, Bupati juga mendorong agar UPT PU bisa dilibatkan dalam proyek-proyek swakelola di tingkat desa hingga RT.
“Ini akan sangat membantu pembangunan yang dilakukan masyarakat secara gotong royong atau dana desa. Dengan adanya pendampingan teknis dari UPT, hasilnya bisa lebih terukur dan standar,” jelasnya.
UPT PU tingkat kecamatan sejatinya telah dibentuk sejak 2014 di empat kecamatan, yakni Penajam, Waru, Babulu, dan Sepaku. Namun dalam beberapa tahun terakhir, perannya belum optimal karena keterbatasan sumber daya dan peralatan.
Dengan rencana optimalisasi ini, Pemkab berkomitmen menyiapkan dukungan teknis dan anggaran agar UPT PU benar-benar bisa bekerja maksimal di lapangan.
“Kami ingin pelayanan infrastruktur tidak harus menunggu proses panjang. Lewat UPT PU, pengerjaan bisa dilakukan cepat, tepat, dan langsung menyasar kebutuhan masyarakat,” pungkas Bupati. (ADV)
