Banjarmasin, pojokindonesia.com – Siapa sangka, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2024.
Opini WTP adalah hasil yag menyatakan bahwa Laporan keuangan entitas yang diperiksa auditor BPK telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas yang sesuai dengan prinsip yang berlaku umum di Indonesia.
Meski hal tersebut membanggakan, namun masih ada catatan dari BPK, karena BPK masih menemukan permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Kalsel, antara lain klasifikasi penganggaran belanja barang dan jasa dan belanja modal tidak tepat, yang mengakibatkan realisasi belanja yang disajikan tidak menunjukkan klasifikasi belanja yang sebenarnya dan pencatatan aset tetap tidak tepat.
Kemudian, Pemprov Kalsel juga tidak mendapatkan setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari PT BBKS atas pembagian keuntungan PT ABNP, sehingga mengakibatkan Pemerintah Provinsi Kalsel kehilangan potensi penerimaan daerah.
Selanjutnya, 11pembayaran melebihi progres pekerjaan dan melewati tahun anggaran pada pekerjaan swakelola, sehingga mengakibatkan realisasi belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat tidak mencerminkan nilai sebenarnya.
Pihak BPK yang diwakili Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI, Dr Ahmad Adib Susilo SE MSc Ak CGAE CPA CA CSFA ERMCP CGCAE CfrA dalam agenda tahunan penyerahan Laporan Hasil Pemerikssaan (LHP) kepada pemerintah daerah mengungkapkan hal itu pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kalsel Senin (26/5/2025).
“Prestasi Pemerintah Provinsi Kalsel yang telah berhasil mempertahankan WTP yang ke-12 kalinya berturut-turut ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong integritas dan transparansi keuangan daerah agar menjadi kebanggaan bersama,” ujar Ahmad Adib. Dia lantas meminta Pemprov sesegeranya menindaklanjuti catatan di atas.
Dia akui, capaian tersebut, meraih WTP untuk yang ke-12 kalinya itu sebagai bentuk akuntabilitas publik dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan yang telah dijalankan dengan baik oleh seluruh unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.
AA Susilo kemudian menyerahkan Buku Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) tersebut kepada Gubernur Kalsel, H Muhidin dan Ketua DPRD Provinsi Kalsel Dr H Supian HK SH MH.
Gubernur Kalsel, H Muhidin mengatakan, raihan atau pencapaian ini sebagai buah kerja keras bersama antara eksekutif dan legislatif.
“Hasil sinergi yang harmonis dan saling memberi masukan konstruktif yang pihaknya nilai menjadi kunci keberhasilan,” ucapnya.
Capaian ini, lanjut Muhidin, akan menjadi motivasi kuat bagi kami untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangan ke depannya, demi pelayanan yang lebih baik kepada Masyarakat Banua. (Kha)
